Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Bawaslu RI: Ada Kekosongan Hukum Menindak Praktik Isu Sara dan Ujaran Kebencian

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan kekosongan regulasi itu terjadi lantaran adanya modus

Bawaslu RI: Ada Kekosongan Hukum Menindak Praktik Isu Sara dan Ujaran Kebencian
Istimewa
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengatakan masih terdapat kekosongan hukum alias kurangnya regulasi penindakan praktik ujaran kebencian dan politisasi sara di pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2020.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan kekosongan regulasi itu terjadi lantaran adanya modus yang dilakukan pihak tertentu di luar proses kampanye.

Baca: Ribuan Identitas Dicatut untuk Dukung Bapaslon Perseorangan Pilkada 2020, Warga di Gunungkidul Demo

Umumnya kata dia, modus tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dengan peserta pemilu. Undang - Undang Pemilu sendiri kata Dewi, belum mampu menjangkau praktik dengan modus tersebut.

"Masih terdapat kekosongan hukum terkait penindakan terhadap ujaran kebencian dan politisasi sara dalam pelaksanaan pilkada, karena modus yang dilakukan di luar kampanye dan oleh pihak yang tidak terkait dengan peserta pemilu belum mampu dijangkau UU pemilihan," kata dia dalam diskusi virtual, Kamis (13/8/2020).

Baca: Pilkada Serentak Akan Hasilkan Pemimpin Terbaik Lawan COVID-19

Ia mengatakan diperlukan redesain atau rancangan ulang regulasi pemilihan yang lebih mampu mengantisipasi, serta mencegah praktik politisasi sara secara efektif.

Berkenaan dengan itu, sanksi bagi pelanggarnya juga mesti dipertegas. Tanggung jawab pelaksanaan kampanye juga seharusnya dikaitkan langsung dengan partai politik pengusung.

"Sanksi pelanggaran juga harus dipertegas dan tanggung jawanb pelaksanaan kampanye juga dapat dikaitkan kepada parpol pengusung," ucap dia.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas