Tribun

Gedung Kantor DJKI Ditutup Sementara, Pelayanan KI Tetap Berjalan Lewat Sistem IPROLINE

Masyarakat akan dipermudah melakukan pendaftaran maupun pengajuan pasca permohonan kekayaan intelektual dengan memanfaatkan aplikasi IPROLINE.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Dewi Agustina
Gedung Kantor DJKI Ditutup Sementara, Pelayanan KI Tetap Berjalan Lewat Sistem IPROLINE
henry lopulalan/henry lopulalan
CABUT STATUS - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris (tengah) didampingi sejumlah Staf Kemenkumham memberikan keterangan kepada wartawan terkait Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (19/7). Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengupayakan produktivitas tetap terjaga. Termasuk jika ada masyarakat yang akan melakukan pendaftaran maupun pengajuan pasca permohonan Kekayaan Intelektual.

Meski saat ini, sebagian gedung perkantorannya harus ditutup sementara dikarenakan kondisi penanggulangan virus Covid-19, sejak Rabu (12/8/2020) kemarin.

Direktur Jenderal Kekayaan IntelektuaI (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan pegawai DJKI telah dipersenjatai dengan teknologi yang memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan kapan saja.

DJKI Kemenkumham membuat terobosan sistem aplikasi bernama IPROLINE (Intellectual Property Online).

"Kita akan Working From Everywhere Anywhere, tidak hanya Working From Home," ujar Freddy lewat keterangan tertulis, Kamis (13/8/2020).

Freddy menuturkan, masyarakat akan dipermudah melakukan pendaftaran maupun pengajuan pasca permohonan kekayaan intelektual. Yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui aplikasi IPROLINE.

Baca: Menkumham Dukung Kemajuan UMKM Lewat Produk Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hadirnya aplikasi IPROLINE juga memudahkan pegawai DJKI Kemenkumham dalam bekerja. Untuk memproses dan memeriksa dokumen permohonan KI milik masyarakat.

"Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari Verifikasi dokumen, Publikasi permohonan, Pemeriksaan Merek, Paten dan Desain Industri, hingga terbitnya Sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor," tutur Freddy.

"Dengan begitu, setiap permohonan yang diajukan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu," tambahnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas