KAMI yang Digawangi Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin Bantah Akan Terjun di Politik Praktis
KAMI dianggap kelompok barisan sakit hati, ingin kudeta, sakit jiwa. Kami betul sakit hati, sakit hati KAMI melihat rakyat tidak diurus sebagaimana
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan orang hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa (18/7/2020).
Tampak sejumlah peserta mengenakan atribut dari komunitas dan organisasi masyarakatnya masing-masing.
Kolisi tersebut dipimpin oleh tiga Presidium di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gator Nurmantyo, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015 Din Syamsuddin, serta ketua PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011 sampai 2016 Rochmat Wahab.
Selain itu juga terdapat sembilan orang yang ditunjuk sebagai Komite Eksekutif dalam koalisi tersebut.
Usai melakukan deklarasi Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani membantah akan terjun dalam politik praktis dengan membentuk Partai Politik atau Organisasi Masyarakat.
Baca: KAMI Diminta Tak Hanya Sumbang Gagasan Selamatkan Indonesia, tapi Juga Aksi Nyata
"Ini kesepakatan dari para deklarator yang sekarang ini yang sudah menyetujui dan ikut menandatangani ada 150 tapi kemarin sore setelah kami cetak ada ratusan lagi yang minta bergabung. Bersepakat tidak membentuk ormas dan parpol," kata Yani.
Ia juga menegaskan koalisi tersebut dibentuk bukan sebagai persiapan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
"Kita tidak dalam konteks politik praktis. Politik praktis itu politik untuk merebut kekuasaan. KAMI ingin menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa berlama-lama. Kalau sampai 2024 tidak ada usaha untuk menylamatkan baik dari KAMI maupun dari Pemerintah, pemangku amanah, atau kelompok masyarakat seperti KAMI ini, kita sangat khawatir sekali bahwa perahu Indonesia akan tenggelam sebelum 2024. Oleh karena itu, itulah keterpanggilan kami. Jadi kita tidak dalam kerangka politik. 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kita menjauhi kerangka dan kegiatan politik itu," kata Yani.
Yani juga membantah koalisi tersebut mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Meski begitu ia menyatakan koalisi tersebut merupakan bentuk aspirasi politik moral.
Karenanya ke depan KAMI akan mendatangi sejumlah institusi negara untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan koridor yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita mungkin dalam waktu dekat akan mendatangi MPR, DPR, DPD, MK ,dan jalur-jalur konstitusi lain yang disediakan Undang-Undang Dasar akan kami tempuh," kata Yani.
Selain itu Yani juga membantah koalisi tersebut merupakan "barisan sakit hati".
"Ini bagian dari buzzer. KAMI dianggap kelompok barisan sakit hati, ingin kudeta, sakit jiwa. Kami betul sakit hati, sakit hati KAMI melihat rakyat tidak diurus sebagaimana mestinya. Kami sakit hati bagaimana rakyat tidak dapat bekerja tapi TKA masuk begitu mudah," kata Yani.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi tersebut juga menyampaikan aspirasinya terhadap situasi dan kondisi bangsa saat ini di atas panggung.
Aspirasi tersebut pada umumnya terkait dengan sejumlah bidang di antaranya politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, serta pendidikan dan kebudayaan.
Hadir dalam deklarasi tersebut sejumlah tokoh di antaranya putri Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, pakar hukum tata negara Refly Harun, ekonom Ichsanudin Noorsy, Menteri Kehutanan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono MS Kaban, intelektual publik dan pengamat politik Rocky Gerung, serta sejumlah tokoh lainnya.
Tercatat ada 153 nama yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari KAMI.
Di antara nama-nama tersebut ada juga sejumlah purnawirawan TNI.