TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa terjadinya oligarki atau dinasti politik bergantung pada keputusan rakyat.

Menurutnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1, kedaulatan ada di tangan rakyat.

"Kedaulatan bukan di tangan kandidat, calon presiden, calon bupati, calon walikota, calon gubernur, atau lainnya. mereka bukanlah pemilik kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat lah yang memiliki kedaulatan, kebebasan untuk memilih atau tidak memilih mereka," kata Hidayat dalam diskusi RMOL.ID, kamis, (20/8/2020).

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu, rakyat harus menentukan sikap politik yang jelas dalam Pemilu atau Pilkada agar tidak terjadi oligarki atau dinasti politik. Rakyat tidak boleh permisif terhadap money politik atau bantuan apapun yang menggiring pilihan. 

"Jangan sampai juga rakyat kemudian terninabobokan dengan janji  dengan Sembako, dengan Covid-19 yang berat ini, kemudian money politik masif, dan rakyat permisif. Kalau itu yang terjadi rakyat melanggengkan dinasti politik," katanya.

Baca: Jawaban Keluarga Pejabat soal Dinasti Politik, dari Gibran hingga Keponakan Prabowo Subianto

Menurut Hidayat dari segi aturan dinasti atau oligarki politik tidak dilarang. Uji materi terhadap peraturan yang memperbolehkan oligarki atau dinasti politik telah ditolak MK. Oleh karena itu menurutnya kontrol terhadap terjadinya oligarki atau dinasti politik ada di tangan rakyat.

"Tetap ada katup pengamannya katup koreksinya yaitu di rakyat bila mereka menyadari kedaulatan mereka. Di tangan merekalah masa depan daerahnya, masa depan negaranya berjalan dengan baik dan benar. Anda tidak bisa dipaksa menerima sembako, anda tidak bisa dipaksa memilih siapapun. Bertepuk sebelah tangan kan mustahil,  bertepuk ya harus kedua tangan. Jadi  kalau kemudian satu tangan tidak mau bertepuk tidak mau money politik, tidak mau menerima sembako, tidak dipaksa milih yang bukan pilihannya, ya dinasti politik tidak akan terjadi," pungkasnya.