TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut perombakan jajaran menteri atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Namun, jika ditanya pemilih atau opinion maker dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, mayoritas menginginkan adanya pergantian di posisi Menteri Kesehatan. 

"Kalau misal presiden masih mempertahankan, tentu pertanyaan wajib kita arahkan kenapa masih mempertahankan?," ujar Burhanuddin dalam diskusi virtual, Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Menurutnya, persoalan reshuffle muncul setelah video Presiden Jokowi tampak marah-marah terhadap jajaran menterinya, hingga mengeluarkan ancaman akan melakukan perombakan kabinet. 

Baca: Survei Indikator: 57,6 Persen Elite Percaya Presiden Jokowi Bisa Tangani Covid-19

"Lama kelamaan ketika presiden marah terkait kinerja menteri, publik tidak lagi menanyakan kinerja menterinya tapi kemarahan itu kembali ke alamat pengirim," papar Burhanuddin. 

"Artinya kemarahan makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti langkah konkret," sambungnya. 

Diketahui, Menteri Kesehatan Terawan menjadi sorotan publik di tengah pandemi Covid-19. 

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terhadap pemuka opini yang terbaru misalnya, hanya 37,2 persen elite yang percaya Terawan bisa bekerja baik dalam menangani Covid-19. 

Sementara 37,1 persen tidak percaya, 25 persen biasa saja, dan 0,7 tidak menjawab.