Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

'Kami Memang Sakit Hati, Rakyat Banyak tidak Bekerja, Pengangguran Meningkat, TKA Banyak yang Masuk'

Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KAMI agar menyampaikan pendapatnya secara ilmiah, bukan malah mencari sesuatu yang tidak membangun bangsa.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
zoom-in 'Kami Memang Sakit Hati, Rakyat Banyak tidak Bekerja, Pengangguran Meningkat, TKA Banyak yang Masuk'
Tribunnews/Herudin
Pendukung deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terpancing untuk mendekati massa demonstrasi dari Kesatuan Aksi Milenial Indonesia, di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Demonstran menolak acara deklarasi tersebut dan menilai deklarasi adalah gerakan politik yang mengganggu pemerintah di saat penanganan pandemi Covid-19. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak disebut sebagai pihak yang kecewa terhadap hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani mengatakan, banyak tokoh di dalam KAMI tidak terlibat pada Pilpres 2019, seperti dosen, guru, anggota DPD, dan para ulama.

"Yang kontestasi kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kalau dikatakan banyak (terlibat Pilpres) tidak juga, walau kemarin ada relawan Pak Prabowo, tapi ada juga yang dukung Pak Jokowi," ujar Ahmad Yani, Kamis (20/8/2020).

Jika KAMI disebut barisan sakit hati, kata Yani, KAMI terdiri dari orang-orang yang sakit hati kepada penyelenggara negara karena tidak mampu menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi, bukan sakit hati karena hasil Pilpres.

"Kami memang sakit hati, rakyat banyak tidak bekerja, pengangguran meningkat, tenaga kerja asing banyak yang masuk," ujar Yani.

Massa dari Kesatuan Aksi Milenial Indonesia melakukan demonstrasi di dekat acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Demonstran menolak acara deklarasi tersebut dan menilai deklarasi adalah gerakan politik yang mengganggu pemerintah di saat penanganan pandemi Covid-19. Tribunnews/Herudin
Massa dari Kesatuan Aksi Milenial Indonesia melakukan demonstrasi di dekat acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Demonstran menolak acara deklarasi tersebut dan menilai deklarasi adalah gerakan politik yang mengganggu pemerintah di saat penanganan pandemi Covid-19. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Yani berharap pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KAMI agar menyampaikan pendapatnya secara ilmiah, bukan malah mencari sesuatu yang tidak membangun bangsa ini.

"Kami ingin berdebat subtansi, bagaimana sektor kehidupan yang sekarang mengalami penurunan, kami juga lihat pemerintah tidak serius tangani Covid dan ada datanya, Indonesia nomor tiga dari urutan belakang," kata Yani.

Berita Rekomendasi

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai deklarasi KAMI sebagai bentuk rasa kecewa jagoanya kalah Pilpres 2019.

"Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan, lanjutan karena jagonya kalah," kata Karding.

Baca: Ditanya soal KAMI, Maruarar Jawab Sah-sah Saja untuk Check and Balances

Karding menyebut, sebenarnya KAMI dapat dikatakan berisi orang-orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

"Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif," papar Karding.

Dua hari lalu, para Purnawirawan TNI-Polri, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa menemui mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli. Mereka curhat soal ancaman non-militer terhadap Indonesia.

Beberapa purnawirawan yang menemui Rizal Ramli di antaranya, Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, Mayjen Purnawiran Deddy Setia Budiman, Mayjen Purnawiran Robby Win Kadir, dan sejumlah Purnawirawan lainnya.

Deddy menyampaikan keresahan para purnawirawan, tentang adanya ancaman non-militer terhadap Indonesia. Yakni, di bidang ekonomi dan politik.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas