Sekjen MUI Berkomentar, Menteri-Menteri Foto Tak Pakai Masker Dikritik Anggota Dewan, Ini Kata Teten
Sebuah foto berisikan sejumlah menteri beserta pejabatnya menjadi perbincangan, tuai kritik Sekjen MUI sampai anggota dewan
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
"Keteladan dari pemimpin sangat penting dan utama. Rupanya pemerintah masih belum menyadari, bahwa di era medsos ini, informasi menyebar dengan sangat cepat. Tidak bisa ditutup-tutupi."
"Mari contohkan yang baik untuk masyarakat, kalau kita memang bersungguh-sungguh ingin segera keluar dari pandemi ini," katanya.
3. Anggota Komisi IX DPR dari PAN: Khawatir Masyarakat Mencontohnya
Masih dari Tribunnews.com, anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengkhawatirkan apa yang dilakukan para menteri tersebut dapat dicontoh masyarakat.
Karena para pejabat negara diharapkan dapat menjadi contoh penegakan kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan.
"Kalau pejabat setingkat menteri tidak memakai masker, dikhawatirkan masyarakat akan mencontohnya. Padahal, kampanye untuk memakai masker ini semakin digalakkan," ujar Saleh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (24/8/2020).
"Presiden pun telah berulang kali menyampaikan hal itu di berbagai kesempatan. Kan sangat tidak etis jika menteri malah tidak melaksanakan imbauan presiden tersebut," imbuhnya.
Politikus PAN tersebut mengatakan belum melihat secara detail foto-foto viral menteri yang tidak memakai masker.
Namun, jika itu benar adanya, dia meminta presiden sebaiknya memberikan teguran dan peringatan.
Apalagi menurutnya kejadian ini bukan pertama kali terjadi.
"Kalau tidak salah, ini bukan yang pertama. Tempo hari, kejadian yang sama terjadi ketika rapat di istana. Kemudian ada klarifikasi dari pihak istana. Nah, ini terulang lagi," kata Saleh.
Jika kejadian serupa terus terulang, Saleh mengaku tidak yakin aturan peningkatan kedisiplinan akan memberikan dampak positif.
Kebijakan untuk menerapkan denda progresif yang dibuat pemda DKI misalnya, dengan mudah akan dilanggar orang.
Menurutnya ketika didenda masyarakat bisa saja berargumen agar pemerintah DKI menertibkan dulu para pejabat tinggi.