MUI Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas
RUU HIP sangat bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila sehingga menimbulkan reaksi dan penolakan dari masyarakat luas.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan MUI kembali menegaskan penolakannya terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP).
Melalui surat pernyataan sikapnya, MUI meminta DPR untuk menarik RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"DP MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari Prolegnas sebagaimana surat DP MUI Pusat kepada Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP," tulis surat yang diterima Tribunnews.com dari Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Rabu (26/8/2020).
Baca: Budiman: Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP Bukan dari PDI Perjuangan
Menurut pengurus MUI, RUU HIP sangat bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila sehingga menimbulkan reaksi dan penolakan dari masyarakat luas.
MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara.
Selain itu, MUI juga mengomentari terkait Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR.
MUI meminta pengajuan RUU ini dilakukan sesuai prosedur.
"RUU BPIP yang diusulkan Pemerintah bukan merupakan pengganti RUU HIP namun merupakan suatu RUU yang baru, oleh karena itu harus mengikuti prosedur pembentukan RUU sebagai usul Pemerintah yang wajib berdasarkan pada prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan," tulis surat tersebut.
"Sebagaimana ditentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Tata Tertib DPR RI agar tidak cacat hukum," tambah surat tersebut.
Dalam suratnya, MUI mempertanyakan publikasi Surat Presiden (Surpres) pengusulan RUU BPIP tersebut serta dengan Naskah Akademik dan draft RUU-nya.
Baca: PAN Ingin RUU HIP Disetop Tanpa Harus Diganti
Secara prosedural RUU BPIP hanya diketahui berdasarkan penyerahan draft RUU BPIP oleh Menko Polhukam kepada Ketua DPR pada tanggal 16 Juli 2020 di kantor DPR, Jakarta.
MUI menilai tidak terpublikasikannya Surpres RUU BPIP tersebut tidak ada kejelasan apakah RUU BPIP merupakan usulan baru dari Pemerintah ataukah sebagai lampiran (daftar inventarisasi masalah dari Surat Presiden atas RUU HIP).
