"Semua hal ini kami pandang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengaduan masyarakat," kata Febri.

Febri mengatakan kondisi berubah ketika ada instruksi agar sejumlah pejabat di Kemendikbud dan UNJ dibawa ke kantor KPK.

Proses ini sesungguhnya sudah berada di unit lain atau bukan lagi ruang lingkup pelaksanaan tugas APZ sebagai Plt Direktur Dumas.

"Kami berharap, persidangan ini dapat menjadi ruang yang adil untuk membuka informasi dan fakta-fakta yang relevan secara utuh, agar dapat diperjelas duduk perkara sebenarnya dan jika memang ada persoalan atau pelanggaran lain maka hal itu dapat diidentifikasi secara objektif dan juga diusut oleh Dewan Pengawas KPK," katanya.

Febri memastikan APZ berkomitmen membuka semua informasi yang ia ketahui saat peristiwa terjadi.

Sesuai imbauan dari Ketua Dewan Pengawas KPK sebelumnya, tim pendamping APZ mengajak masyarakat untuk mengawal proses sidang etik yang sedang berlangsung saat ini.

"Memastikan pimpinan atau pegawai KPK yang terbukti melanggar etik agar diberikan sanksi tegas adalah harapan kita semua," tegas Febri.

Namun, Febri menggarisbawahi, kepastian penjatuhan hukuman harus sesuai dengan fakta. Seluruh pelanggaran diusut dan jangan sampai ada yang dikorbankan.

"Dalam proses ini, kami berencana mengajukan sejumlah saksi agar membuat terang perkara dari berbagai unsur, termasuk Pimpinan KPK, penyelidik, penyidik dan pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut," kata Febri.

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menerangkan, APZ akan diperiksa atas dugaan melaksanakan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa koordinasi.

"Terperiksa disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Sinergi' pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020," kata Tumpak, Rabu (19/8/2020).

Terkait OTT itu, memang menjadi sorotan sejumlah pihak. Sebab, KPK langsung melimpahkannya ke Polda Metro Jaya. Alasan KPK ialah tidak ditemukan unsur penyelenggara negara.

Belakangan, polisi pun menghentikan penyelidikan kasus ini. Sebab, bukti dinilai tidak cukup.