Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi kaget mendengar laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Pilkada Serentak 2020.

Per 19 Agustus 2020, KASN mendapati 490 ASN dilaporkan melakukan pelanggaran terkait netralitas.

"Banyak juga ya," ucap Arwani Thomafi kepada Tribunnews.com, Kamis (27/8/2020).

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, temuan KASN harus ditindaklanjuti pengawas pemilu dan menjadi bahan penting bagi Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat peraturan agar netralitas ASN tetap terjaga.

Baca: Risiko Persiapan Pilkada di Tengah Pandemi

"Dari data tersebut dapat kita analisa keterlibatan para pejabat penting di daerah erat kaitannya dengan upaya mobilitas vertikal paska pilkada dengan berharap mendapat promosi jabatan setelah kandidatnya memenangi pilkada," kata Arwani.

Tak heran, lanjut Arwani, tim suskes terselubung ini tidak sedikit diisi oleh para ASN aktif bahkan menempati posisi strategis di pemerintahan.

Baca: Kemendagri Usul Peserta Kampanye Umum Pilkada 2020 Dibatasi 50 Orang

Keterlibatan pejabat di daerah dalam Pilkada ini, tidak hanya eksklusif melibatkan kandidat petahana saja, kandidat non petahana memungkinkan juga untuk melibatkan PNS aktif.

"Realitas ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar birokrasi di daerah tidak terlibat menjadi tim pemenangan kepala daerah," jelasnya.

Ia juga menilai, tindakan para ASN itu selain menciderai demokrasi di daerah, juga akan merugikan masyarakat di daerah.

"Pelayanan publik menjadi terganggu karena ASN menjadi kelompok partisan apalagi ASN yang terlibat berada di pucuk pimpinan," katanya.