Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengaku akan menaruh fokus pada bakal calon petahana dan bakal calon yang diikuti para pemilik relasi kekuasaan alias dinasti politik.

"Bawaslu sudah melakukan beberapa langkah persiapan, termasuk pendeteksian dini potensi bakal calon yang nanti akan menjadi fokus pengawasan kami," kata Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam diskusi virtual, Kamis (27/8/2020).

Baca: Minta Bawaslu Hingga KemenPAN RB Tindak Lanjuti Temuan KASN Soal 490 ASN Tak Netral

"Pertama berpotensi diikuti calon petahana. Kedua, bakal calon yang diikuti oleh mereka yang punya relasi dengan kekuasaan, yang kita sebut hari ini adalah politik dinasti," imbuhnya.

Pasalnya, berdasarkan data penanganan tindak pidana di Pilkada tahun 2018 didapati kecenderungan adanya pejabat atau birokrasi yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon.

Tindakan menguntungkan itu terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan sosial yang disalurkan pada hari pelaksanaan tahapan pemilihan dengan pengerahan aparat birokrasi.

Hingga modus para calon petahana dengan mengadakan program pengangkatan CPNS, dan rotasi pejabat.

Sementara bakal calon yang memiliki kedekatan dengan relasi kekuasaan, kata Dewi biasanya memanfaatkan anggaran dan fasilitas atau program pemerintah untuk mendukung kerabatnya di pemilihan kepala daerah.

Baca: Isu Dinasti Politik di Pilkada, Ketum Golkar: Jika Masyarakat Memilih secara Demokratis, Sah

Beberapa daerah yang akan jadi fokus pengawasan maksimal Bawaslu antara lain pemilihan kepala daerah di wilayah Solo, Medan, serta Tangerang Selatan.

"Ada keinginan salah satu bakal calon yang akan maju di Banten di salah satu kabupten yang tidak lain adalah anak wakil presiden, begitu juga di kota Solo, Medan dan beberapa tempat," tuturnya.

"Maka sangat penting untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap pasangan calon petahan atau yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah atau pejabat yang sedang berkuasa," tegas Dewi.