TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Istana membela keberadaan influencer dalam program pemerintah yang mendapat kritikan sejumlah pihak salah.

Kritik salah satunya dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa para aktor digital, salah satunya influencer sebagai key opinion leaders, merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital. 

"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga," kata Fadjorel dalam siaran persnya, Senin (31/8/2020).

Baca: Anggaran untuk Influencer Dinilai Melukai Hati Pelaku UMKM

Oleh karenanya dalam era masyarakat digital, para aktor digital di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik. 

Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital yang pada umumnya di lapisan kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital. 

"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik," katanya.

Menurut Fadjroel Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. 

Oleh karenanya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital.

Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi. 

"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," pungkasnya.