Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Abhan menilai sejumlah permasalahan terkait Pemilu selalu terasa sama sejak awal reformasi hingga saat ini. Yakni, dalam situasi pemilu akan terasa kehidupan berbangsa muncul potensi konflik.

Abhan pun mengatakan, dari peristiwa tersebut taruhannya adalah kualitas demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Abhan saat diskusi bertajuk 'Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada' secara virtual, Senin (31/8/2020).

Baca: MPR Akan Gelar Pertemuan Dengan Mendagri, KPU, dan Bawaslu Minta PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Diubah

"Setiap masa pemilu tiba, kehidupan kebangsaan jadi penuh potensi bahaya, dan taruhannya adalah kualitas demokrasi serta eksistensi integrasi bangsa," kata Abhan.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan bahwa pemilu dengan gaya demokrasi elektoral yang bebas, tidak boleh melabrak bangunan integrasi bangsa.

Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa transformasi sistem politik yang diikuti dengan transformasi nilai dan peran para elitnya akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan ancaman disintegritas bangsa.

Abhan juga mengingatkan, para elit harus lebih bertanggung jawab dalam proses pendidikan politik kepada rakyat.

Tentunya, sejalan dengan perbaikan sistem, dan tata kelola pemilu, perbaikan kerangka hukum pemilu, serta peningkatan integritas penyelenggara pemilu.

Baca: Temukan Sejumlah Kesalahan di Simulasi Pemungutan Suara, Bawaslu Nilai KPU Belum Serius

"Karenanya, peran para elit politik dalam menjaga dan menyebar makna substantif dari demokrasi pemilu kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan merebut kekuasaan," tegas Abhan.

Abhan juga berkaca dari penyelenggaraan Pilkada 2015, 2017, dan terakhir 2018 serta Pemilu Tahun 2014 dan 2019, menunjukan ada dinamika politik yang semakin tajam membelah rakyat dan menyeret pada ancaman potensi perpecahan.

Praktik politik identitas yang menyulut sentimen keagamaan menghasilkan polarisasi yang merongrong demokrasi.

Bahkan lebih dari itu, Abhan menilai, secara nyata mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Fenomena ini mengindikasikan bahwa dinamika kehidupan bangsa sedang mengarah kepada kemunduran atau kemerosotan politik (political decay,red)," terangnya.

Maka dari itu, ia memandang, perlunya perbaikan terhadap sistem keadilan pemilu, yang mencakup politik hukum dalam penyusunan desain sistem penegakan hukum pemilu.