TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai, sikap PKS yang abstain dalam pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Solo di Pilkada 2020 dan membuka opsi untuk kampanye golput tidak etis.

Karena menurutnya, itu sudah merupakan tanggung jawab partai politik.

"Kita ini kan sudah sepakat kita menganut sistem demokrasi, jadi sebetulnya saya kira itu tidak etis," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Ia menyarankan, agar semestinya partai politik mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu, meskipun disebutnya tidak ada sanksi pidana untuk kampanye golput.

Sebab, lanjutnya, kampanye golput justru mengerdilkan peran partai politik.

Baca: Survei IPI : Elektabilitas Gibran di Pilkada Solo 36,8 Persen

Menurutnya, seharusnya partai politik mengajak masyarakat berpartisipasi maksimal dalam Pilkada mendatang.

"Salah satu ciri khas itu kan bagaimana setiap ada pemilihan pimpinan yang baik itu nasional daerah itu kan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan itu merupakan tanggung jawab partai politik sebetulnya," kata Ketua Komisi II DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan, DPP PKS telah meminta bantuan kepada DPP PKS untuk lobi tingkat pusat agar dapat membentuk koalisi dan mengusung calon.

Namun, sampai saat ini belum ada hasil dari lobi tersebut.

"Ternyata sampai hari ini belum ada tanda-tanda koalisi akan terbentuk. Sehingga kami menyampaikan, sampai pendaftaran besok tanggal 4-6 September kami tidak ikut mendaftar bersama koalisi besar atau calon perseorangan. Jadi kami tidak ikut keduanya," kata Abdul Ghofar kepada wartawan, Senin (31/8/2020).