Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah yang Serapan Anggarannya Rendah dan Belanja Bansos Nol
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi anggaran.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi anggaran.
Menurut Presiden belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi.
"Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati dan wali kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja Bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," kata Presiden dalam rapat terbatas pengarahan gubernur secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).
Baca: Presiden Jokowi Sebut Sejumlah Indikator Ekonomi Telah Menunjukkan Perbaikan
Berdasarkan data yang diterima Presiden, hingga 27 Agustus 2020 lalu, rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen.
Sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota juga baru mencapai 48,8 persen.
Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk mencermati hal tersebut.
Sebab, realisasi anggaran pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk beredarnya uang di daerah dan realisasi terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat daerah.
Baca: Jokowi Minta Gubernur Percepat Realisasikan Belanja Daerah Untuk Cegah Resesi
"Hati-hati mengenai ini. ini angkanya saya kira bisa kita lihat belanja untuk barang dan jasa realisasinya sudah berapa, untuk belanja modal berapa untuk belanja Bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa sudah berapa persen, Sumut baru berapa persen, Bengkulu juga coba dilihat baru berapa persen," kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan Provinsi DKI Jakarta yang serapan anggarannya tinggi.
Baca: Jokowi Ingatkan Para Gubernur: Hati-hati yang Angka Covid-19 Masih Tinggi
Belanja barang dan jasa DKI Jakarta sudah 78 persen dan belanja modal 92 persen.
Selain itu Provinsi Sumatera Barat yang belanja anggarannya sudah 52 persen.
"Saya kira yang lain-lain tolong terutama yang berada di angka-angka masih 15, masih 10 apalagi yang Bansos masih 0 betul-betul dilihat dengan angka-angka ini. realisasi APBD seperti ini, setiap hari saya ikuti semua provinsi semua kabupaten kota kelihatan semuanya angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal belanja Bansos itu benar-benar segera terealisasi," katanya.