Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) harus dipercepat untuk menghindari terjadi resesi ekonomi di kuartal III 2020.

Menurutnya, realisasi BSU bisa meningkatkan daya beli pekerja dan mendukung peningkatan konsumsi agregat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi positif.

"Dengan mengeksekusi BSU, kartu prakerja, bantuan usaha mikro, serta bantuan sosial lainnya serta masyarakat menengah ke atas mau belanja (tidak menahan uang) maka pertumbuahan ekonomi di kuartal III-2020 bisa menjadi positif. Wlaupun Bu Menkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III sekitar minus 2 persen sampai nol," kata Timboel kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Pria yang karib disapa Tabik itu menekankan perlunya mempercepat proses validasi sehingga setiap minggu bisa ditransfer 4 - 5 juta rekening peserta.

Dengan begitu, pada minggu ketiga September tahap pertama bisa selesai.

Baca: Bertemu Buruh, Ibas Pastikan Demokrat Kawal RUU Ciptaker 

"Kalau saat ini hanya ditargetkan 2,5 sampai 3 juta per minggu sejak kemarin, maka target 15,7 juta akan selesai di minggu pertama Oktober 2020. Bila pemberian BSU tahap pertama sebesar Rp. 1,2 juta dilakukan di akhir September atau di minggu pertama Oktober maka BSU tersebut akan dikonsumsi di Oktober, yang akan dihitung untuk kuartal IV, bukan kuartal III," urai dia.

Persoalan yang menghambat percepatan eksekusi BSU ini adalah masih ada sekitar 1,6 jutaan rekening yang belum terkumpul, masih ada rekening yang sudah tidak aktif, salah kirim nomor rekening (rekening istri yang dikirim), dan sebagainya.

Persoalan ini pun tentunya harus dicarikan solusi dengan segera agar tidak menghambat eksekusi BSU di September ini.

"Bagi nomor rekening yang tidak aktif maupun salah mengirim nomor rekening, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan segera menghubungi perusahaan sehingga pekerja bisa menggantinya, atau pekerja bisa langsung menyerahkan ke cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat," tuntasnya.

Baca: Aktivis Buruh Temui Ketua DPD RI Bawa Aspirasi Terkait RUU Cipta Kerja

Untuk mengantisipasi adanya pekerja yang belum memiliki nomor rekening maka BSU dapat disalurkan via kantor pos.

Dengan nama, alamat pekerja serta perusahaan yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja bisa dihubungi untuk mengambil BSU di kantor pos terdekat.