TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III (Q3) 2020 akan kembali negatif, sehingga negeri ini memasuki era resesi ekonomi.

Pada Q3 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,5 persen, dipicu rendahnya daya beli masyarakat dan sepinya ivestasi sebagai akibat pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-PEN), diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut yakin pada Q4 alias akhir 2020 pertumuhan ekonomi Indonesia akan kembali plus meski tidak begitu tinggi.

Baca: Airlangga Klaim 95 Persen Calon Kepala Daerah di 271 Dapil Adalah Kader Golkar

Baca: Menko Airlangga: Suntikan Vaksin Belum Tentu Hilangkan Ancaman Covid-19 Selamanya

Dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, Selasa (1/9), Airlangga menjelaskan secara rinci berbagai upaya untuk menangggulangi pandemi Covid-19 dan berbagai cara untuk menggerakkan roda ekonomi.

“Pada Q3 dan Q4, indikator-indikator ekonomi mulai membaik. Semisal purchasing manager index atau PMI manufaktur, naik mendekati 50,8 dari 46,9,” kata Airlangga.

Keputusan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menurut Airlangga merupakan langkah tepat dibandingkan melakukan lockdown.

"Saat PSBB diterapkan masih ada 12 sektor yang tetap beraktivitas, termasuk sektor industri. Sedangkan lockdown, semuanya berhenti. Kita on the track. Kalau lockdown yang dipilih, pertumbuhan ekonomi kita bisa minus dua digit,” tambahnya.

Berikut petikan wawancara dengan Airlangga Hartarto.

Menurut Anda, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini?

Trennya ke arah positif. Tinggal positifnya berapa persen. Pada Q2 kita minus 5,3 persen sehingga membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-3 (Q3) sebesar Rp 700 triliun. Angka Rp 700 triliun dari mana, satu dari segi anggaran pemerintah di Juli penyerapannya Rp 125 triliun.

Pada Agustus bisa tidak ini meningkat, berikutnya pada September berapa yang bisa kita dorong. Bapak Presiden telah mengumpulkan 34 gubernur dan disampaikan ada 13 daerah yang pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan nasional.

Sebut saja Provinsi DKI, Bali, Jawa Barat, pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal daerah-daerah lah yang mengontribusikan 65 persen dari PDB kita. Pertumbuhan ekonomi itu kanagregat dari daerah-daerah.

Sektor yang bisa memicu pertumbuhan antara lain sektor industri, perdagangan, dan sektor lainnya termasuk pertanian dan pertambangan. Seperti daerah Sumatera, pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata ekonomi nasional, karena basisnya perkebunan.