TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Resesi ekonomi yang terus menerus bisa membawa sebuah negara masuk ke situasi krisis ekonomi.

Negeri ini pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998 yang membuat pemerintah Orde Baru dan
Presiden Soeharto lengser dari kekuasannya.

“Terjadi krisis ekonomi manakala dalam setahun pertumbuhan ekonomi terus menerus dalam kondisi
minus. Pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan tren membaik, selain itu kondisi saat ini berbeda
dengan pada 1998 lalu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-PEN), Airlangga Hartarto dalam wawancara eksklusif
dengan Tribun Network, di Jakarta, Selasa (1/8).

Baca: Menko Airlangga Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh di Akhir Tahun

Baca: Mengintip Gaya Airlangga Hartarto dengan Sepatu Sneakers Seharga Ratusan Ribu Rupiah

Berikut lanjutan petikan wawancara dengan Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar
tersebut.

Ada kekhawatiran Indonesia akan mengalami krisis ekonomi, bagaimana menurut Anda?

Kondisi saat ini beda dengan krisis 1998. Pada saat itu namanya krisis Asia Timur tapi di tingkat global
tidak. Saat itu sektor UMKM tidak kena, tapi sektor korporasi terkena.

Bailout perekonomian di 1998 itu 44 persen dari PDB (product domestic bruto). Saat ini pemerintah
hanya lebarkan defisit 6,4 persen dari PDB. Kedua, saat sekarang itu sektor keuangan sedang baik,
perbankan lagi baik. Memang ada satu dua (perbankan) bermasalah.

Pada krisis 1998 stock market mati surinya agak lama. Sekarang walau situasi krisis tapi stock market
sudah relatif kembali.

Sektor keuangan likuiditasnya penuh. Proyeksi kedepan, 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4-5
persen. Pada awal tahun depan ada recovery ekonomi.

Selain vaksin, harapan untuk mengatasi pandemi Covid-19 adalah obat Covid-19 yang dihasilkan
Universitas Airlangga. Namun muncul kesan terlalu terburu-buru sehingga Badan Pengawas
Obat dan Makanan menolak memberi izin edar. Bagaimana komentar Anda?

Saya kira tidak (terburu-buru) karena BPOM kan bagian dari pemerintah. Memang, obat baru boleh
beredar di pasaran setelah mendapat izin BPOM.

Sebagai Ketua KP-PEN apa pesan Anda kepada masyarakat Indonesia?

Saya rasa pemerintah hadir. Pertama dalam pengadaan peralatan, obat-obatan, APD (alat pelindung
diri), pemerintah hadir. Bicara masker, kita bisa produksi secara nasional.

Kedua terkait jumlah pelayanan kesehatan, rumah sakit cukup. Kondisi rumah sakit, baik itu yang ICU
maupun yang non-ICU, termasuk rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, jumlah tempat tidurnya
jauhlebih banyak daripada jumlah pasien.