Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Pemprov DKI Mulai Khawatir dengan Jumlah Pasien Positif Covid-19?

Miko cukup terheran dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI soal isolasi mandiri tanpa perlu tes PCR.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Pemprov DKI Mulai Khawatir dengan Jumlah Pasien Positif Covid-19?
Freepik
Ilustrasi 

"Sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," kata Jokowi.

Artinya, lanjut Jokowi, fokus nomor satu saat ini adalah penanganan kesehatan Covid-19.

Untuk itu, ia meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menteri Kesehatan hingga TNI/Polri untuk menyisir klaster yang berpotensi muncul dan menularkan Covid-19.

Baca: Dalam Sepekan Ini Presiden Jokowi Dua Kali Bertemu Pimpinan Redaksi Media Massa

Baca: Jokowi: Vaksin Merah Putih Diproduksi Pertengahan Tahun Depan

Presiden mengatakan, klaster penularan Covid-19 yang sekarang bermunculan namun jarang disadari adalah klaster perkantoran dan klaster keluarga.

Banyak masyarakat yang merasa aman ketika sudah sampai di rumah dan di kantor.

Padahal, saat di kantor banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan sehingga menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

Demikian juga di rumah, banyak masyarakat yang langsung berinteraksi dengan keluarga tanpa membersihak diri terlebih dahulu.

Rekomendasi Untuk Anda

"Hati-hati ini perlu saya sampaikan yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga, yang terakhir juga klaster Pilkada, hati-hati ini agar ini selalu diingatkan," tegas Jokowi.

Menkes Terawan (kanan) dan Ilustrasi virus corona (kiri)
Menkes Terawan (kanan) dan Ilustrasi virus corona (kiri) (Kolase TribunStyle)

Untuk mencegah munculnya klaster Pilkada 2020, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan tertib dilakukan.

"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul diberikan ketegasan."

"Polri juga berikan ketegasan mengenai aturan main di Pilkada," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Kesehatan membuat desain perencaan dengan baik.

Desain perencanaan harus komprehensif menyangkut jumlah laboratorium yang harus ada di sebuah provinsi.

Baca: Jokowi: Kesempatan Pertumbuhan Ekonomi Hanya di September, Kalau Minus Artinya Masuk Ke Resesi

Selain itu, juga berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.

"Jangan sampai ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali."

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas