Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Program Subisidi Gaji, Bansos Tunai hingga Kartu Prakerja Berlanjut sampai Awal Tahun 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah program penyangga ekonomi akan berlanjut hingga tahun depan.

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Program Subisidi Gaji, Bansos Tunai hingga Kartu Prakerja Berlanjut sampai Awal Tahun 2021
Kompas.com
iLUSTRASI. 

"Sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," kata Jokowi.

Artinya, lanjut Jokowi, fokus nomor satu saat ini adalah penanganan kesehatan Covid-19.

Untuk itu, ia meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menteri Kesehatan hingga TNI/Polri untuk menyisir klaster yang berpotensi muncul dan menularkan Covid-19.

Baca: Menko Airlangga Optimistis Awal 2021 Ada Pemulihan Ekonomi

Presiden mengatakan, klaster penularan Covid-19 yang sekarang bermunculan namun jarang disadari adalah klaster perkantoran dan klaster keluarga.

Banyak masyarakat yang merasa aman ketika sudah sampai di rumah dan di kantor.

Padahal, saat di kantor banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan sehingga menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

Demikian juga di rumah, banyak masyarakat yang langsung berinteraksi dengan keluarga tanpa membersihak diri terlebih dahulu.

Berita Rekomendasi

"Hati-hati ini perlu saya sampaikan yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga, yang terakhir juga klaster Pilkada, hati-hati ini agar ini selalu diingatkan," tegas Jokowi.

Untuk mencegah munculnya klaster Pilkada 2020, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan tertib dilakukan.

Baca: Pemerintah Akan Lakukan Evaluasi Terkait Keberlanjutan Program Subsidi Gaji di Tahun 2021

"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul diberikan ketegasan."

"Polri juga berikan ketegasan mengenai aturan main di Pilkada," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Kesehatan membuat desain perencaan dengan baik.

Desain perencanaan harus komprehensif menyangkut jumlah laboratorium yang harus ada di sebuah provinsi.

Selain itu, juga berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas