Selain itu, Ferdinand menyebut Menteri BUMN, Erick Thohir offside.

"Presiden Pak @jokowi yth, kebijakan menempatkan Putri kandung Menteri Pertanian di BUMN Pupuk ini terlalu kasar dan keterlaluan.

Atas dasar pengetahuan apa Thita soal pupuk? Apakah murni krn kekuasaan bapaknya di @kementan?

Erick, anda offside @KemenBUMN," tulis Ferdinand.

5. Penjelasan BUMN

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Kementerian BUMN menyebut proses pemilihan komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah dilakukan atas dasar talent pool.

Artinya, penunjukan seseorang didasarkan atas kompetensi dari talenta-talenta unggul.

Ini juga berlaku untuk seleksi komisaris di anak dan cucu BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, di Kementerian BUMN sendiri memiliki Deputi SDM yang khusus menyeleksi para talenta-talenta untuk ditempat di perusahaan negara.

"Kita ada Deputi SDM, mereka kelola talent pool, nanti diajukan ke masing-masing Wamen (wakil menteri)."

"Nanti dilihat, kalau perusahaan strategis, sampai ke presiden pemilihannya seperti Pertamina, PLN, perbankan," jelas Arya, beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan, proses seleksi komisaris dan direksi melalui talent pool sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Arya menambahkan, proses seleksi jabatan penting di BUMN juga akan semakin terbuka bagi sosok dari luar lingkungan BUMN.

"Ke depannya, akan semakin terbuka dari luar, jadi kesempatan untuk dapatkan putera-puteri bangsa semakin terbuka lebar," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya sedang mempelajari untuk memperbesar porsi talent pool sumber daya manusia di BUMN.

"Selama ini talent pool hanya 10 persen untuk bisa rekrut dari luar. Saya ingin mengubah menjadi 30 persen dari luar. Supaya seru, ada persaingan sehat," kata dia.

Ia juga mengatakan dalam pemilihan direksi, pihaknya juga berkonsultasi dengan kementerian terkait yang membidangi sektor bisnis BUMN.

Misalnya, ia menjelaskan, dalam menentukan direksi BUMN Karya dirinya berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono.

"Kita libatkan juga menteri terkait bantu saya cek kerjaannya, benar atau tidak. Di perbankan, konsultasi dengan Menteri Keuangan," ucap dia.

Selain itu, lanjut dia, penunjukan direksi BUMN juga berdasarkan persepsi publik, baik pihak swasta, desa hingga perguruan tinggi.

Pemilihan komisaris BUMN sering disorot publik.

Beberapa nama yang masuk deretan komisaris BUMN berasal dari kader partai atau politikus, relawan Pilpres, hingga pejabatan eselon di kementerian dan lembaga (K/L) maupun perwira tinggi aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri.

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com/Muhammad Idris)