TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI ramai-ramai mengkritik program sertifikasi penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag).

Hujan kritik itu terjadi saat Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi, Selasa (8/9/2020).

Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS menilai, program sertifikasi penceramah berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Ia menyatakan fraksi PKS menolak program Kemenag tersebut.

"Apakah namanya sertifikasi atau dai bersertifikat itu ujungnya sama itu berpotensi membelah? Karena itu membelah saya dari fraksi PKS menyatakan tidak setuju dengan program itu," kata Bukhori di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.

Baca: Dinilai Meresahkan dan Memunculkan Polemik, Kemenag Diminta Tak Lanjutkan Sertifikasi Penceramah

Baca: Kemenag Pastikan Penceramah Bersertifikat, Bukan Sertifikasi Profesi

Ketua DPP PKS itu mengakui banyak mendapat masukan dari para ormas keagamaan jika program itu dipaksakan berjalan, akan menimbulkan kondisi yang tak kondusif.

"Saya mendapat masukan banyak dari para ormas di bawah, para dai keberatan karena ini akan menimbulkan ke depan kondisi yang tidak kondusif yang mestinya kita membangun rahmatan lil alamin tapi kan tidak. Akhirnya bukan pendekatan rahmatan lil alamin," ujarnya.

Oleh karena itu, Bukhori meminta Kemenag untuk meninjau kembali program sertifikasi penceramah.

"Jadi ini saya kira tolong ditinjau kembali pak, karena kalau memang ada keperluan untuk peningkatan kapasitas para dai itu pasti. Tetapi karena posisi kementerian ini adalah merupakan bagian dari proses politik maka supaya tidak menimbulkan kecurigaan maka itu sebaiknya tidak dilakukan kementerian," ucapnya.

Sementara itu, anggota dari fraksi Partai Gerindra Jefri Romdonny mengusulkan program itu diganti dengan semacam peningkatan kualitas materi ceramah.

Ia khawatir jika adanya sertifikasi bisa menjadi perpecahan kedepannya.

"Mengenai sertifikasi dai bahwasanya ini juga bisa memecah belah kedepannya. Saya lebih mengusulkan program sertifikasi dai ini digantikan misalnya dengan upgrading material dari pada ceramah itu sendiri tanpa sertifikat," ujarnya.

"Kada sertifikat hanya gara-gara selembar kertas tentunya ini bisa menimbulkan perpecahan. Jadi ada opini ini bersertifikat ini tidak kedepannya bisa seperti itu," pungkasnya.