KPK Tetap Usut Perkara Wakil Bupati OKU yang Ikut Kontestasi Pilkada 2020
KPK tetap mengusut perkara yang menjerat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anwar meski ia kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mengusut perkara yang menjerat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anwar.
Diketahui Johan, sang petahana, kembali mencalonkan diri sebagai wakil bupati OKU dalam kontestasi Pilkada 2020.
Ia maju bersama petahana lainnya yakni Kuryana Azis.
"Prinsipnya bahwa penanganan perkara oleh KPK tidak ditunda oleh karena ada pilkada tersebut," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).
Namun, Ali mengatakan, KPK tidak bisa melarang Johan Anwar untuk tidak mengikuti pilkada mendatang.
Sebab, KPK tak mencampuri proses politik seseorang.
"KPK tidak masuk wilayah proses politik, karena bukan ranah KPK," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pasangan petahanan Kuryana Azis-Johan Anwar resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati, Jumat (4/9/2020).
Johan saat ini menyandang status sebagai tersangka atas dugaan korupsi lahan kuburan yang menelan kerugian negara Rp5,6 miliar pada 2012.
Kasus tersebut ditangani oleh KPK setelah diambil alih dari Polda Sumatera Selatan.
Baca: Tersangka Korupsi Kembali Maju di Pilkada OKU, Didukung Belasan Parpol
Ketua KPU Kabupaten OKU Naning Wijaya mengatakan, meskipun Johan berstatus tersangka, proses pencalonannya tak akan gugur.
Sebab, kasus hukum Johan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
"Kalau proses pencalonan, yang bisa menggugurkan pasangan calon untuk maju adalah terpidana berkekuatan hukum tetap sudah inkrah. Status tersangka belum bisa menggugurkan pasangan ini," kata Naning saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/9/2020).
Pasangan petahana ini diusung 11 partai serta didukung tiga partai lainnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.