TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelenggara Pilkada bekerja keras dalam menggelar pesta demokrasi di daerah.

Para penyelenggara Pilkada dituntut dapat menjaga kualitas, netralitas, profesionalitas, serta tranparansi.

"Penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pilkada yang kita lakukan," kata Presiden dalam rapat terbatas persiapan Pilkada di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (8/9/2020).

Baca: Gagal Maju Pilkada 2020, Pasha Ungu Ungkap Penyebab, Dapat Pesan Menyentuh dari Istri, Ini Faktanya

Presiden meminta dukungan sejumlah pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivitis, dan akademisi agar penyelenggaran Pilkada berjalan dengan baik. 

Selain itu yang tak kalah penting, presiden meminta Penyelengara Pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu, dibantu aparat pemerintah dan jajaran keamanan mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan," tuturnya.

Baca: Arahan Jokowi Soal Pilkada 2020: Disiplin Protokol Kesehatan hingga Jaga Kualitas Demokrasi

Selama ini menurut Presiden banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon kepala daerah. Misalnya ada deklarasi pasangan calon dengan menggelar konser yang dihadiri ribuan orang sehingga menyebabkan kerumunan.

"Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita. Situasi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu pandemi berakhir karena kita tidak tahu, negara manapun tidak tahu kapan pandemi ini berakhir oleh karena itu penyelenggara pilkada harus dilakukan dengan cara baru baru dengan normal baru," pungkas Presiden.