Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Kemendagri Kaji Sanksi Tunda Pelantikan Paslon Pemenang Pilkada, Ini Respons Pimpinan DPR

Bagi mereka yang kalah juga harus diberikan sanksi jika melanggar protokol Covid-19 saat proses penyelenggaraan Pilkada.

Kemendagri Kaji Sanksi Tunda Pelantikan Paslon Pemenang Pilkada, Ini Respons Pimpinan DPR
Chaerul Umam/tribunnews.com
Sufmi Dasco Ahmad 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji lebih dalam soal usulan memberikan sanksi kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol Covid-19.

Menurut Dasco, pemberian sanksi tidak bisa diberlakukan hanya kepada calon yang menang saja.

Bagi mereka yang kalah juga harus diberikan sanksi jika melanggar protokol Covid-19 saat proses penyelenggaraan Pilkada.

Baca: Ramai Massa Saat Pendaftaran Paslon, Penyelenggara Pemilu Harus Tanggung Jawab

Baca: Bawaslu Tegaskan Tidak Menerima Permohonan Sengketa Penetapan Paslon yang Membawa Banyak Massa

Oleh karena itu, pengkajian tentang pemberian sanksi tersebut harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif.

"Kemendagri juga harus mengkaji lebih dalam mengenai sanksi-sanksi terhadap calon pilkada yang menang. Tapi juga harus ada ketentuan, calon pilkada yang kalah juga harus dikasi sanki kalau melanggar protokol covid-19," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Baca: Airin: Paslon dan Pengurus Partai Akan Dijerat Perwal PSBB Jika Langgar Protokol Covid-19

Namun demikian, kata dia, yang harus juga dipikirkan oleh Kemendagri dan penyelenggara Pemilu adalah bagaimana membuat sanksi tegas bagi para calon sejak dari awal tahapan Pilkada bagi pelanggar protokol Covid-19.

Jika sanksi tegas itu ada, KPU dan Bawaslu harus tegas jika ada yang melakukan pelanggaran.

"Katakanlah ada peraturan KPU soal protokol covid yang bawaslu juga harus tegas di lapangan sehingga sanksi di awal ini mengantisipasi supaya tidak ada sanksi di belakang," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempertimbangkan pemberian sanksi bagi pasangan calon Pilkada Serentak 2020, khususnya petahana yang melakukan pelanggaran berulang.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas