Kemudian perihal subsidi untuk Elpiji tabung 3 kilogram (kg), diketahui pemerintah mengusulkan angka 7 juta metric TON (MT) sementara keputusan Komisi VII ke Banggar pada angka 7,5 juta MT.

Barends menjelaskan penambahan 500 ribu MT didasarkan pada perhitungan yang sangat rigid. Antara lain kenaikan rerata tahunan demand Elpiji 3 kg sebesar 4,7 persen atau setara dengan 200-300 ribu MT; program konverter kit bagi nelayan dan petani sebagai bagian dari kebijakan konversi BBM ke gas sebesar 4500 MT; program jargas (jaringan gas, mengalirkan Elpiji lewat pipa gas) sebanyak 127.864 SR (Sambungan Rumahtangga); 100 persen onstream pengembangan infrastruktur jargas sampai akhir tahun 2020 sebanyak 13.089 MT; untuk pengembangan jargas tahun 2021 sebanyak 120.776 SR; 10 persen onstream dengan Elpiji salur pipa sebesar 109 MT.

Kemudian tersisa 180 ribu MT dibagi sebanyak 72 ribu MT untuk konversi mitan di Provinsi NTT dan sisanya 78 ribu MT sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19 kepada masyarakat kecil dengan lonjakan usaha mikro dari rumah. Dengan hitungan diatas, kata Barends, didapatkan angka 7,5 juta MT.

Barends menambahkan khusus soal jargas jangan jauh-jauh dilihat komparasinya ke provinsi lain. Dia beralasan di Jakarta banyak ibu-ibu rumah tangga keluarga miskin yang bersyukur sekali dengan hadirnya jargas, karena tersedia 24 jam dan rata-rata hanya membayar Rp25-50 ribu untuk tagihan gas bulanan. Jadi, diharapkan secara bertahap kebijakan energi murah, bersih dan terjangkau terus dihadirkan ke masyarakat Indonesia.

Selain itu, Barends mengatakan subsidi lain yang mendapat atensi serius dalam rapat adalah penetapan angka Rp53,5 triliun untuk subsidi listrik. Meski ada yang berpendapat angka ini masih terlalu besar, Barends menjelaskan sebenarnya angka subsidi listrik untuk tahun 2021 turun dari tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp54,55 triliun.

"Itu pun dengan optimalisasi cakupan pelanggan miskin bertambah 1,8 juta pelanggan dari 31 juta pelanggan miskin dan rentan miskin menjadi 32,8 juta pelanggan (450 VA dan 900 VA subsidi, - red) sebagai dampak bertambahnya angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19 untuk proyeksi tahun 2021," kata dia.

Barends mengungkap angka subsidi turun karena patokan ICP sebelumnya 63 US$/bbl tahun 2020 selanjutnya mengalami perubahan dengan Perpres 72/2020 sebesar 33 US$/bbl dengan nilai tukar rupiah Rp15.300/$ selama pandemi Covid-19.

Untuk tahun 2021, lanjutnya, ICP ditetapkan 45 US$/bbl dengan Rp14.600/$. Sehingga ada faktor koreksi karena depresiasi rupiah terhadap dollar dan fluktuasi penetapan ICP. Oleh karena itu total subsidi energi baik untuk subsidi BBM dan Elpiji 3 kg ditambahkan subsidi listrik menjadi Rp110,51 triliun.

"Rasanya sangat lega setelah keputusan diketok. Ini artinya tanggung jawab mengawal sikap PDI Perjuangan untuk tetap berpihak kepada asumsi makro dan subsidi energi yang pro rakyat tuntas dilaksanakan. Kami pastikan rakyat miskin tidak sendiri menghadapi pandemik covid 19, negara hadir dalam kehidupan mereka," jelas Barends.

Di sisi lain, Barends mengatakan suasana rapat berjalan sangat kondusif. Kalaupun ada pertanyaan kritis, komentar tajam atau bahkan beda pendapat dalam rapat, menurutnya hal itu wajar karena dengan niatan mendapat hasil yang terbaik demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Semangat kita, APBN harus hadir untuk menjawab persoalan rakyat kecil. Kita terus mengawal dalam pembahasan lanjutan sampai seluruh hasil kerja panja-panja disahkan oleh Banggar dan ditetapkan lebih lanjut dalam sidang paripurna DPR RI menjadi Undang-undang yang definitif tentang APBN TA 2021," tandasnya.