TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Populi Center Usep S Akhyar menilai pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat (Sumbar) telah dijadikan komoditas politik praktis jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Pernyataan Puan itu sudah ditarik-tarik ke politik praktis. Dan korbannya jelas, PDIP dikembalikan rekomendasinya. Kan telak juga," kata Usep, Kamis (10/9/2020).

Usep mengatakan, pernyataan Puan tentang Pancasila dan Sumbar adalah sebuah otokritik. Namun, pernyataan tersebut terlanjur 'digoreng' sedemikian rupa sehingga menjadi pukulan telak bagi PDIP.

Baca: Fadli Zon Singgung soal Sumbar Belum Pancasilais, Irma Suryani Bela Puan Maharani: Itu Doanya

"Kalau dilihat dari suku, Puan juga dari sana. Kalau dilihat dikotomi antara Pancasilais dan tidak Pancasilais, saya kira di sana banyak yang nasionalis dan Pancasilais. Namun kelompok yang mengedepankan isu sara, isu identitas, tidak pluralis, saya kira itu faktanya juga ada. Ini jadi pekerjaan rumah kita semua kalau melihatnya sebagai kritik," kata Usep.

Usep mengatakan, menarik pernyataan Puan tentang Pancasila dan Sumbar ke arah politik praktis hanya akan menimbulkan kebisingan dan keributan. "Dan itu sudah terjadi. Sudah digoreng kesana-kemari," ucap Usep.

Baca: Polemik Pidato Puan Maharani tentang Sumbar, Ahmad Basarah Beri Penjelasan Lengkap

Namun demikian, Usep mengingatkan bahwa kebisingan yang timbul dari isu ini tidak serta merta bisa mengubah kecenderungan perilaku pemilih dalam pemungutan suara di Pilkada.

"Tidak semua kebisingan ini mengubah pilihan seseorang. Itu juga terjadi di Pilpres bagaimana kebisingan politik identitas tidak terkapitalisasi menjadi suara. Mugkin kebisingan ini menambah sentimen, tapi sentimen itu tidak menjadi tambahan suara.Tetap saja konsep-konsep yang lebih pluralis dan bisa diterima banyak orang yang akan menang. Politik identitas kan terbukti tidak menang," kata Usep.