Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Bawaslu bersinergi dengan KPK, dalam mengawasi penggunaan dana bantuan Covid-19 bagi masyarakat di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

“Sekarang kita sedang dilanda pandemi Covid-19 dan akan menghadapi Pilkada, karenanya kita perlu waspada tidak hanya dalam hal penyebaran Covid-19, tapi juga waspada atas kepala daerah yang berpotensi menyelewengkan dana Covid-19 untuk kepentingan pribadinya dalam Pilkada,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Baca: Penyelewengan Dana Bantuan Covid-19 di Afrika Selatan, Harga APD Menjadi 5 Kali Lipat

Menurutnya, dana bantuan Covid-19 rawan diselewengkan untuk kegiatan kampanye Pilkada, terutama oleh calon petahana yang memiliki kekuasaan mengatur dana tersebut.

“Potensi penyelewengan dana Covid-19 cukup besar di masa pilkada serentak ini, apalagi pada calon petahana yang mempunyai wewenang untuk mengatur saluran dana Covid-19, maupun dana Bansos dari pemerintah pusat," papar politikus NasDem itu.

Baca: TNI Akan Dilibatkan Dalam Penangan Teroris, Ahmad Sahroni: Polisi Sudah Mumpuni

Melihat kondisi tersebut, legislator asal Tanjung Priok itu menilai sangat perlu Bawaslu melibatkan lembaga antirasuah, dalam mengawasi dan menindak tegas pasangan calon yang terindikasi menyelewengkan dana Covid-19.

"Silakan bekerjasama untuk secara tegas memberantas oknum-oknum kepala daerah, maupun calon kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan citra dengan membonceng penggunaan dana Covid-19," paparnya.