Ini Daftar 72 Calon Kepala Daerah yang Dapat Teguran Keras Mendagri, Beserta Alasannya
Ancaman sanksi juga tengah disiapkan bagi calon Kepala daerah yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan 72 Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah (Cakada) Pilkada 2020 yang telah mendapat teguran keras dari Mendagri.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan Mendagri Tito Karnavian serius memberlakukan sanksi sosial kepada bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020 yang melakukan pelanggaran.
"Sejauh ini sudah 72 daerah yang mendapat teguran keras. Jumlah ini meningkat drastis dibanding dua hari lalu yang baru mencapai 53 daerah," kata Kastorius dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).
Baca: Daftar Artis yang Gagal Ramaikan Pilkada Serentak 2020: Olla Ramlan hingga Pasha Ungu
Kasto mengungkapkan, dari jumlah tersebut pelanggaran dilakukan satu gubernur, 35 bupati, lima walikota, 36 wakil bupati dan lima wakil walikota
Ancaman sanksi juga tengah disiapkan bagi calon Kepala daerah yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran.
“Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya Pjs langsung dari pusat," lanjutnya.
Pihaknya di Kemendagri memantau secara ketat kepatuhan para bapaslon Pilkada di daerah membuat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan cepat terdeteksi dan mendapat teguran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kemendagri menerapkan prinsip stick and carrot dalam penegakan protokol COVID-19 dalam tahapan-tahapan Pilkada.
Baca: Bawaslu: Kekuasaan Birokrasi Jadi Faktor Yang Mempengaruhi ASN Terpaksa Tidak Netral Dalam Pilkada
Pelanggaran yang dilakukan Cakada mulai dari kode etik, pembagian bansus hingga pelanggaran protokol kesehatan karena mengumpulkan massa baik saat deklarasi hingga saat pendaftaran Pilkada.
“Para pelanggar ketentuan diberikan teguran yang diikuti oleh sanksi lebih berat bila pelanggaran berulang. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan UU maupun Peraturan KPU,” kata Kasto.
Berikut ini nama-nama cakada yang mendapat teguran keras Mendagri.
1. Bupati Klaten, Hj. Sri Mulyani
Hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, Bupati Klaten telah melanggar kode etik.
