TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Webinar nasional perdana Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) dengan tema "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia," menyedot perhatian publik luas.

Webinar digelar Sabtu (12/9/2020) malam dengan moderator yang juga Ketua Dewan Pembina KSDI Maruarar Sirait.

Hadir para narasumber yang kompeten dan menguasai persoalan seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari.

Maruarar menyambut baik kehadiran KSDI ini, yang di dalamnya sangat beragam baik dari sisi suku, agama, etnis dan latarbelakang profesi.

Dan saat ini yang paling penting adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas perbedaan apapun. Ia pun mengatakan bahwa setiap keputusan negara dan pemerintah disampaikan dengan baik dan terbuka.

"Tidak ada pemerintahan yang sempurna, namun Indonesia ini sangat demokratis. Pak Jokowi sangat demokratis. Demo di Istana juga biasa. Pandangan dari yang obyektif dan subyektif, didengarkan sebagai masukan. Selama tak melanggar UU. Indonesia adalah negara demokratis, sekaligus negara hukum," jelas Ara.

Maruarar Sirait menilai bahwa para pembicara Webinar ini sangat memahami substansi persoalan.

Mahfud misalnya, memiliki track-record yang bersih dan sangat intelektual, seorang tokoh muslim-nasionalis yang banyak berkiprah di banyak organisasi.

"Kami doakan Pah Mahfud sehat dan bisa membantu Pak Jokowi untuk melakukan gebrakan-gebrakan. Pak Jokowi sudah tepat menyampaikan bahwa ia membutuhkan gebrakan-gebrakan. Dan saya lihat, dari para pembantunya, saya yakin Pak Mahfud adalah orang yang dimaksud dan diharapkan Jokowi karena Pak Mahfud punya modal sosial, intelektual dan karekter yang cukup," ungkap Maruarar.

Pembicara kedua, sambung Ara, adalah Wakpolri Gatot Eddy Pramono yang merupakan polisi intelektual yang menguasai teori dan lapangan.

Meski sudah banyak melakukan gebrakan, Maruarar pum mendorong Gatot terus berbuat lebih banyak lagi gebrakan.

'Kepercayaan masyarakat pada polisi makin meningkat di bawah kepemimpinan Pak Idham dan Pak Gatot. Saya juga mencatat kasus Djoko Tjandra, polisi mampu membuat transparan dan cepat, tak peduli bintang satu atau dua, kalau salah diproses. Artinya proses internal mampu membangun kepercayaan publik," ungkap Ara.

Pembicara ketiga, sambung Ara, adalah sahabat yang juga senior Faisal Basri, yang merupakan ekonom Universitas Indonesia, yang selalu bicara obyektif, tak pernah personal dan membicarakan apa adanya.

"Dari Bang Faisal saya berharap ada terobosan-terobosan bagaimana mengelola negara dalam sektor keuangan dan fiskal. Kemudian ada Mas Qodari yang merupakan aktivis dan surveyor yang kredibel, yang merupakan Direktur Eksekutif Indo Barometer, yang bicara yang kritis secara intelektual dan mengatakan apa adanya," kata Ara, demikian ia disapa.

Hadir dalam webinar ini 700 partsipan dari berbagai latarbelakang dan profesi. Ada kepala daerah, aktivis, pengusaha, pengacara, artis dan selebiritis, media, musisi, politisi, pegiat seni dan kebudayaan, akademisi dari berbagai kampus, guru dari berbagai sekolah, dan mahasiswa di berbagai daerah dan lain-lain.

Di antara yang hadir dan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber adalah Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Sekda Majalengka Eman Suherman, Dirut Auto 2000 Ivan Sadik, Pimred Suara Pembaruan Primus Dorimulu dan Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaann Bursah Zarnubi.

Selain itu, penanya adalah ada musisi yang juga dokter Tompi, Wasekjen INTI Candra Jap, Direktur Deep Indonesia Neni Nurhayati, pengacara Ibukota Ivon Kurniawan, Produser Pro-3 RRI Ninding Julius Permana, jurnalis dari Manado Sisco Manossoh, peneliti Indonesia Goverment and Parliament Watch Huda Prayoga.

Ada juga aktivis Imanuel Ebenezer, guru di Semarang Asteria Flora, pengusaha dari Bogor Bayu dan karyawati dari Sukabumi Julia Sari.

Di sela webinar, Maruarar Sirait menggelar polling sederhana kepada peserta webinar yang mau menjawab terkait dengan tiga hal.

Maruarar menanyakan apakah peserta Webinar setuju dengan Pilkada ditunda atau tidak; kedua apakah peserta webinar setuju dengan ketegasan aparat dalam menindak tegas pelanggar protokol kesehatan; dan apakah peserta setuju dengan PSBB di Jakarta.

Setelah dihitung oleh panitia berdasarkan jawaban melalui roomchat, dan kemudian dikalkulasi secara persentase oleh Qodari, hasilnya adalah, 91 persen setuju Pilkada ditunda, dan 9 persen setuju dilanjutkan.

Sementara yang setuju aparat bertindak tegas adalah 99 persen, dan 1 persen tidak setuju.

Sementara itu ada 63 persen yang setuju dengan PSBB Jakarta, dan sisanya tidak setuju.