Pemerintah Perlu Gencar Edukasi soal Penyaluran Kredit Dana PEN
Sebagian UMKM masih menganggap program tersebut merupakan hibah, padahal berbentuk penyaluran kredit
Penulis: Sanusi
Editor: Eko Sutriyanto
Adapun, pemerintah selain menempatkan uang di Bank BJB juga, antara lain di Bank Jatim Rp 2 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Sulutgo Rp 1 triliun, BPD DIY Rp 1 triliun, dan BPD Bali Rp 700 miliar.
Baca: Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.843 per Dolar AS, Rabu 16 September 2020, Berikut Kurs di 5 Bank
Ekonom SBM ITB, Anggoro Budi Nugroho berpendapat serupa.
Dia mengatakan pemerintah perlu memetakan secara spesifik penyaluran kredit dari program PEN.
"Lakukan segmentasi kondisi usaha. Petakan ulang, mereka yang punya rekaman buruk 1-3 tahun terakhir dalam pengembalian kredit macet dikecualikan," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan UMKM yang omzet lancar dan return on asset (ROA) bersihnya di atas 1-2.
"Keutamaan sejarah lancar kredit itu nomor 1 sekalipun aset dan omzet belum besar. Karena hal ini yang menentukan disiplin pasar perbankan," katanya.
Dia beralasan, berurusan dengan segmen UMKM harus siap dengan risiko trickle-down.
"Pemerintah pun sebaiknya berpikir konservatif siap dengan risiko terburuk PEN," katanya.
