TRIBUNNEWS.COM - Kritik Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kepada PT Pertamina menuai tanggapan berbagai kalangan.

Mulai dari pengamat hingga Staf Khusus Menteri BUMN buka suara.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok melontarkan kritik secara terbuka soal buruknya tata kelola PT Pertamina (Persero).

Dalam kritiknya kali ini, Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina.

Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukkan direksi dan komisaris.

Bahkan, Ahok menyarankan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan.

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien.

Ahok secara gamblang menyatakan, jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komut Pertamina.

"Kalau lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok sebagaimana dikutip dari kanal YouTube POIN, Rabu (26/9/2020).

Lalu bagaimana tanggapan berbagai kalangan terkait pernyataan Ahok yang menuai pro dan kontra?

Wajib Didengar

Dikutip dari Kompas.com, Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, pernyataan Ahok terkait bongkar pasang posisi strategis perusahaan pelat merah sudah seharusnya didengarkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Pasalnya, tindak 'titip jabatan' dalam penempatan direksi atau komisaris BUMN bukan lagi suatu hal baru yang diketahui banyak pihak.

"Ini sudah lama, tetapi enggak ada yang berani membongkarnya. Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar," ujar Ferdy kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2020).