Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ahok di Pertamina

Heboh Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Politikus Hanura : Komut Rasa Parlemen

Politikus Hanura Inas merasa Ahok sebagai Komut PT Pertamina tidak memahami mekanisme pemilihan direksi serta investor kilang yang ditolak pertamina.

Heboh Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Politikus Hanura : Komut Rasa Parlemen
Kolase TribunStyle
Ahok beri kemudahan cashback 50 persen tiap beli bahan bakar di Pertamina 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Hanura Inas Nasrullah Zubir angkat bicara mengenai pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membahas masalah Pertamina dan menuai komentar berbagai pihak.

Melihat Ahok, Inas teringat akan politikus Demokrat M. Nasir yang mencecar Dirut Inalum di DPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya kedua sosok ini memiliki gaya penampilan yang sama dalam berargumen dan punya tugas yang sama juga yakni pengawasan.

"Komisaris dan Parlemen sama-sama punya fungsi pengawasan. Pertamina adalah BUMN yang diawasi oleh komisaris dan juga parlemen. Ketika kinerja Pertamina perlu dikritisi oleh komisaris, maka tugas komisaris adalah menasehati direksi dalam rapat tertutup. Tapi ketika Pertamina perlu dikritisi oleh parlemen, maka tugas perlemen buka suara di publik," ujar Inas, dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Inas menjelaskan alasan komisaris harus menasehati direksi di ruang tertutup adalah karena komisaris terikat juga dengan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dimana jika ada rahasia perusahaan yang terungkap dalam nasehat komisaris tersebut, maka tidak boleh dibuka ke publik karena bisa tersandung pidana.

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (kolase tribunnews)

Dalam video tersebut, Inas menyoroti Ahok yang menyinggung mengenai lobi-lobi direktur kepada Menteri BUMN untuk pergantian jabatan.

Ahok menyebut semua Dewan Direksi Pertamina melakukan lobi ke menteri untuk pergantian direksi, dan emosi karena pergantian direktur itu tanpa memberitahu dirinya.

Inas pun menyayangkan hal tersebut.

"Sangat disayangkan ternyata Ahok tidak memahami mekanisme pemilihan direksi yang sudah diatur dalam Inpres No. 9/2005 tentang Pengangkatan Direksi BUMN melalui TPA atau Tim Penilaian Akhir yang terdiri dari Presiden, Wapres, Menkeu, Men BUMN dan Mensekneg. Jadi menteri BUMN tidak bisa seenak udelnya menunjuk seseorang untuk menjadi direktur di BUMN," jelasnya.

Baca: Bongkar Aib di Pertamina, Ahok Singgung Utang dan Gaji Direksi

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas