Terkait kontroversi Pakta Integritas untuk calon mahasiswa baru ini, Andre meminta ada tindakan lanjut.  “ILUNI UI berperan untuk menyatukan pendapat semua pemangku kepentingan,” ungkap Andre.

Andre mengapresiasi keputusan Rektorat UI yang menganulir proses pembuatan Pakta Integritas dan berharap agar dokumen yang telah beredar segera dikembalikan dan permasalahan ini dianggap selesai.

Nggak Ada Urgensinya

Menanggapi hal tersebut, Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menekankan, Pakta Integritas tidak memiliki urgensi. “Aliansi Tolak Pakta Integritas yang terdiri dari Lembaga Kemahasiswaan di UI berpandangan bahwa Pakta Integritas adalah wujud dari upaya pengekangan hak-hak mahasiswa,” ujar Fajar.

Dia menegaskan, tidak ada peraturan yang melandasi Pakta Integritas dan tidak ada mekanisme pengawasan.

“Pakta Integritas lembaga pemerintahan ada mekanisme pengawasan, tapi di Pakta Integritas ini tidak ada landasan hukum dan mekanisme pengawasannya,” kata dia.

Fajar juga menyoroti poin-poin terkait kesehatan fisik dan mental pada dokumen Pakta Integritas yang sempat beredar. Ia berpendapat, hal tersebut sejatinya bertentangan dengan Kode Etik UI.

“Dalam kode etik, warga UI harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang aman, bersih, dan sehat bagi semua Warga UI serta anggota masyarakat lainnya,” tegas Fajar.

Fajar menekankan, poin keterlibatan politik praktis juga memiliki tafsir yang kabur, sehingga dapat menjerat mahasiswa di kemudian hari.

Fajar meminta agar pihak kampus menarik pakta integritas yang memiliki potensi untuk menekan kebebasan mahasiswa di Kampus. “Kami tetap bepegang teguh pada kebebasan berpendapat yang dimiliki mahasiswa sebagai bagian dari Sivitas Akademika UI,” tandasnya.