TRIBUNNEWS.COM - Pengacara sekaligus Wakil Sekretaris Peradi Solo, Taufiq Nugroho SH MH, menegaskan perceraian pada dasarnya tidak boleh didasari pada masalah perekonomian yang dihadapi pasangan suami istri.

Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19.

"Perceraian itu harus ada apa yang menjadi penyebab atau faktor orang mau bercerai, kalau masalah ekonomi tidak menjadi satu alasan yang dilegalkan untuk bercerai," kata Taufiq dikutip dari channel YouTube Tribunnews, Senin (21/9/2020).

Untuk lebih jelasnya, berikut bunyi pasal 19 dalam UU 9 Tahun 1975 terkait perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan seperti:

Baca: Media Sosial Jadi Pemicu Sejumlah Kasus Perceraian di DIY

Baca: Saat Hakim Kewalahan Tangani Sidang Kasus Perceraian, Sehari Bisa Mencapai 50 Perkara

Baca: Angka Perceraian Tinggi saat Pandemi: Didominasi Pasutri Muda

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terkait hal di atas, Taufiq tidak menutup mata jika faktor ekonomi bisa memicu 6 penyebab diperbolehkannya perceraian.

"Masalah ekonominya yang memincu pertengkaran terus-menerus, yang akhirnya menjadi alasan perceraian itu diperbolehkan oleh Undang-undang," ujarnya.

Taufiq menilai perceraian satu dari sekian persoalan yang sensitif di negara Indonesia.

Bahkan menurut pengakuannya, terkadang ada pengacara tidak mau menangani masalah ini lantaran terkait dengan masalah hati.