Dalam kesempatan ini, Wiku juga menyoroti daerah yang merupakan zona merah risiko COVID-19.

Apabila daerah tersebut masih berada di zona merah selama 2 minggu, ia meminta agar pemerintah daerah segera siapkan langkah-langkah antisipatif. Sebab kalau zona tidak berubah, dalam kondisi zona merah terus dalam 2 minggu saja itu harus antisipasi segera.

"Penularannya sudah tinggi disitu itu, harus di rem. Jadi kendali Pemda dengan desentralisasi itu kekuatannya justru ada di daerah jadi kalau pusat saja yang lakukan tidak akan cukup karena Pemda yang punya kendali lebih besar," jelasnya.

Wiku menekankan bahwa testing harus semakin banyak, namun dengan terkonfirmasi positif yang semakin sedikit.

Targetnya adalah positifity rate-nya di bawah 5 persen, bukan malah ditest banyak namun yang positif jugaa banyak. Sebab kalau naik terus, rumah sakit di Indonesia tidak akan siap.

"Jadi gak boleh rumah sakait atau dokter menjadi garda terdepan. Itu adalah garda terbelakang. Karena yang paling depan itu adakah rakyat itu sendiri. Kalau rakyat iu patuh paada protokol keshetana, kasusnya tidak naik. Maka kasusnya juga tidak akan ke rumah sakit. Kita tak akan mampu kalau kasusnya tidak direm dengan perubahan perilaku," jelas Wiku.

Terakit dengan pro-kontra penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020), Wiku menyoroti adanya Pilkada 2020 justru sebagai ajang pencarian pemimpin daerah yang mampu mengendalikan penyebaran virus Corona.

Dan seharusnya bila konsisten, maka itu harus menjadi para kepala daerah untuk menangani Covid-19.

"Kalau justru ini didorong untuk menunjukkan incumbent maupun siapaun yang kontestasi bisa menunjukkan kontestasi dengan baik karena yang dicari kan leader sebenarnya, leader yang bagus di saat sekarang, siapa leader yang mampu mengendalikan Covid, kita bisa mengendalikan Covid," jelasnya.

Dengan memilih calon pemimpin yang dapat mengendalikan Covid-19, Wiku menilai kedepannya Indonesia bisa bergerak memperbaiki dampak ekonomi dari pandemi Corona ini.

Di sisi lain, Wiku pun tidak menyetujui apabila momentum Pilkada 2020 ini dijadikan sebagai ajang berkerumun.

"Kalau kita bisa kendalikan Covid maka baru kita menuju ke ekonomi. Ini adalah momentum bagus untuk bisa dimanfaatkan. Kalau justru sebaliknya menjadi kerumunan-kerumunan yang tidak dikendalikan, kerumunan itu harus dilarang. Kerumunan itu adalah potensi penularan malah alih-alih kita mau pesta demokrasi kita menunjukkan menjadi lebih baik malah justru sebaliknya," jelasnya.

Atas hal ini, Wiku pun menyoroti perlunya pembahasan lebih lanjut bersama penyelenggara Pilkada 2020. Tujuannya untuk memastikan betul pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat berjalan di waktu yang tepat sesuai kondisi masing-masing daerah.

"Itulah kita perlu review bersama kalau pelaksanaan pilkada betul-betul dilaksanakan bahwa justru dimanfaatkan untuk mendorong menjadi lebih baik. Masyarakat produktif aman COVID itu nggak bisa kita secara nasional semuanya disamakan setiap daerah beda kondisinya," ungkapnya.