TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apabila ekonomi mau kembali berjalan maka mau tak mau kesehatan juga harus ditangani dengan baik.

Karena itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang harus benar-benar dilakukan.

Dengan mendorong untuk menjadikan kesehatan sebagai hal utama maka sebenarnya itu adalah metode untuk mengendalikan kasus, yang akan menjadi modal ekonomi.

Demikian disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, saat menjadi narasumber dalam acara Webinar Nasional Kedua Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertemakan "Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi" yang dihadiri ribuan partisipan, yang terdiri dari 500 orang melalui aplikasi zoom dan 1.300 peserta melalui live streaming Youtube, Minggu (20/9/2020) sore.

Baca: Amerika Serikat Cetak Rekor, Lebih dari 1 Juta Tes Covid-19 dalam Sehari

Webinar ini dipandu langsung Ketua Dewan Pembina KSDI, Maruarar Sirait.

Selain Wiku, hadir sebagai narasumber Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Iwa Ariawan, ekonom UI Faisal Basri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Dalam kesempatan ini, Wiku setuju dengan ekonom Faisal Basri agar anggaran kesehatan ditingkatkan bukan hanya untuk membangun rumah sakit.

Melainkan, membangun garda preventif promotif, promosi kesehatan yang masif di seluruh indonesia.

Wiku mengatakan bahwa tantangan dan kendala terbesar Indonesia dalam menangani pandemi saat ini adalah mengintegrasikan data penyebaran Covid-19.

Dengan data yang tidak terintegrasi, masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 yang berbeda-beda dan kerap menjadi kendala pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemkes) saat memverifikasi data yang diterima dari daerah.

"Beberapa daerah masih saja ada data yang tidak sinkron antara data di daerah dan pusat karena sistem pengumpulan datanya sendiri juga berbeda dan tidak jadi satu sehingga kesulitan juga pempus di Kemkes untuk melakukan verifikasinya mulai dari data laboratorium testing, begitu juga tracing yang dilakukan dinas kesehatan," jelasnya.

Wiku berharap antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa memiliki keselarasan sistem dalam memasukkan data COVID-19 sehingga mempermudah pemerintah setempat dalam mengidentifikasi dan menangani virus Corona di daeranya masing-masing.

Wiku menilai kualitas penangan pandemi Corona ini dapat dilihat melalui data-data kasus COVID-19 itu sendiri. Melalui data, Satgas COVID-19 dapat menganalisa dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan.

Data-data inipun, sebut Wiku, tidak hanya berbicara mengenai akumulatif jumlah kasus positif Corona saja. Tetapi juga meliputi jumlah kasus aktif dari waktu ke waktu.