Tribun

Virus Corona

Wiku Adisasmito Ajak Semua Warga Jadi Garda Terdepan Lawan Covid-19

Wiku menekankan bahwa testing harus semakin banyak, namun dengan terkonfirmasi positif yang semakin sedikit.

Wiku Adisasmito Ajak Semua Warga Jadi Garda Terdepan Lawan Covid-19
ist
Wiku Adisasmito 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apabila ekonomi mau kembali berjalan maka mau tak mau kesehatan juga harus ditangani dengan baik.

Karena itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang harus benar-benar dilakukan.

Dengan mendorong untuk menjadikan kesehatan sebagai hal utama maka sebenarnya itu adalah metode untuk mengendalikan kasus, yang akan menjadi modal ekonomi.

Demikian disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, saat menjadi narasumber dalam acara Webinar Nasional Kedua Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertemakan "Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi" yang dihadiri ribuan partisipan, yang terdiri dari 500 orang melalui aplikasi zoom dan 1.300 peserta melalui live streaming Youtube, Minggu (20/9/2020) sore.

Baca: Amerika Serikat Cetak Rekor, Lebih dari 1 Juta Tes Covid-19 dalam Sehari

Webinar ini dipandu langsung Ketua Dewan Pembina KSDI, Maruarar Sirait.

Selain Wiku, hadir sebagai narasumber Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Iwa Ariawan, ekonom UI Faisal Basri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Wighku menerima pej di Bogor dan Maruarar Sirait
Wiku menerima pertanyaan dari pelaku UMKM di Bogor dan Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan ini, Wiku setuju dengan ekonom Faisal Basri agar anggaran kesehatan ditingkatkan bukan hanya untuk membangun rumah sakit.

Melainkan, membangun garda preventif promotif, promosi kesehatan yang masif di seluruh indonesia.

Wiku mengatakan bahwa tantangan dan kendala terbesar Indonesia dalam menangani pandemi saat ini adalah mengintegrasikan data penyebaran Covid-19.

Dengan data yang tidak terintegrasi, masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 yang berbeda-beda dan kerap menjadi kendala pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemkes) saat memverifikasi data yang diterima dari daerah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas