Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-undang untuk merevisi Undang Undang Bank Indonesia (UU BI).

Menanggapi hal itu, anggota komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan revisi UU BI tersebut tidaklah mendesak untuk saat ini.

"Saya memandang pembahasan revisi undang-undang BI saat ini tidak mendesak," ujar Anis, kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Baca: Ini Kata Gubernur Bank Indonesia soal Rencana Revisi UU BI

Anis mengungkap secara prinsip amandemen UU BI sesungguhnya sudah dilakukan pada saat keluarnya Perppu No.1 tahun 2020 yang menjadi UU no.2 tahun 2020.

Bahkan UU no 2 tahun 2020 tidak hanya mengamandemen UU BI, tapi juga mengamandemen UU yang terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Dan Perppu ini telah memberikan ruang yang sangat longgar kepada pemerintah untuk menangani krisis keuangan akibat pandemi Covid-19," kata dia.

Anis menilai sikap pemerintah yang tidak fokus dalam penanganan Covid-19 justru akan menjadikan krisis keuangan berkepanjangan.

Meski melihat tupoksi BI sudah cukup baik dan memiliki independensi yang memungkinkan BI menjalankan kewenangannya mengambil kebijakan-kebijakan tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk intervensi dari pemerintah. Namun, dia mengkhawatirkan ada perubahan yang dapat berdampak negatif jika membaca perubahan yang diinginkan dalam rencana revisi UU BI.

Beberapa poin perubahan dalam RUU BI yang disorotinya adalah penambahan fungsi BI. Selain untuk menjaga stabilitas rupiah, BI juga dibebankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, fungsi pengawasan dikembalikan dari OJK kepada BI. Poin lainnya yakni pembentukan dewan moneter yang mendapatkan banyak sorotan dari para ekonom. Kemudian, terdapat poin yang memungkinkan campur tangan pemerintah yang lebih banyak dalam pengambilan kebijakan moneter yang selama ini dilakukan secara independent oleh BI.

Ada juga poin yang memberikan hak suara kepada pemerintah dalam penentuan Dewan Gubernur dan poin dimana BI semakin bebas membeli surat utang negara, dan yang lainnya.

"Jika diperhatikan, RUU ini akan menabrak beberapa UU yang sudah ada sebelumnya," tegas Anis.

Menurutnya yang dibutuhkan saat ini bukanlah perubahan undang-undang, melainkan efektivitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dikeluarkan pemerintah. Pun dengan skema burden sharing (berbagi beban) dimana pemerintah dan BI berbagi beban dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan PEN.