TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diganti nama menjadi Provinsi Minangkabau.

Menanggapi hal itu, DPR menilai usulah tersebut sah-sah saja.

"Menurut saya, segala macam usulan itu sah-sah saja apalagi ini kan soal karakteristik, bukan kita ngomong kedaerahan tapi kan ada ciri khas daerah," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Menurut Dasco, usulan Fadli tersebut bukan sesuatu hal yang baru.

Sebab, pada DPR periode lalu (2014-2019) juga mengemuka mengenai perubahan nama tersebut.

"Ini bukan usulan yang baru karena sudah pernah di periode lalu, FGD (Focus Group Discussion) yang membahas itu," ucap Dasco.

Dasco menambahkan, untuk mengubah nama suatu provinsi, diperlukan kajian yang mendalam.

"Itu harus ada juga masukkan dari unsur masyarakat, tokoh adat dan lain-lain itu pasti," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Baca: Usul Povinsi Sumatera Barat Diganti Menjadi Provinsi Minangkabau, Fadli Zon Ungkap 4 Alasan Ini

Sebelumnya, Fadli Zon mengusulkan agar nama Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) diganti menjadi Provinsi Minangkabau.

Usulan itu disampaikan Fadli lewat akun twitternya @fadlizon, Rabu (23/9/2020).

Fadli Zon mengatakan usulan itu merespons perdebatan di publik terkait kesan keraguan dukungan Sumbar pada Pancasila.

"Beberapa minggu lalu provinsi Sumatera Barat menjadi topik hangat setelah muncul kesan diragukan dukungannya pada Negara Pancasila. Perdebatan itu menimbulkan polemik. Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau," kata Fadli.

Menurutnya usulan ini sudah muncul sejak tahun 1970-an.

Dan hingga saat ini gagasan ini dinilai semakin relevan.