TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diganti nama menjadi Provinsi Minangkabau.

Menanggapi hal itu, DPR menilai usulah tersebut sah-sah saja.

"Menurut saya, segala macam usulan itu sah-sah saja apalagi ini kan soal karakteristik, bukan kita ngomong kedaerahan tapi kan ada ciri khas daerah," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Menurut Dasco, usulan Fadli tersebut bukan sesuatu hal yang baru.

Sebab, pada DPR periode lalu (2014-2019) juga mengemuka mengenai perubahan nama tersebut.

"Ini bukan usulan yang baru karena sudah pernah di periode lalu, FGD (Focus Group Discussion) yang membahas itu," ucap Dasco.

Dasco menambahkan, untuk mengubah nama suatu provinsi, diperlukan kajian yang mendalam.

"Itu harus ada juga masukkan dari unsur masyarakat, tokoh adat dan lain-lain itu pasti," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Baca: Usul Povinsi Sumatera Barat Diganti Menjadi Provinsi Minangkabau, Fadli Zon Ungkap 4 Alasan Ini

Sebelumnya, Fadli Zon mengusulkan agar nama Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) diganti menjadi Provinsi Minangkabau.

Usulan itu disampaikan Fadli lewat akun twitternya @fadlizon, Rabu (23/9/2020).

Fadli Zon mengatakan usulan itu merespons perdebatan di publik terkait kesan keraguan dukungan Sumbar pada Pancasila.

"Beberapa minggu lalu provinsi Sumatera Barat menjadi topik hangat setelah muncul kesan diragukan dukungannya pada Negara Pancasila. Perdebatan itu menimbulkan polemik. Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau," kata Fadli.

Menurutnya usulan ini sudah muncul sejak tahun 1970-an.

Dan hingga saat ini gagasan ini dinilai semakin relevan.

"Wacana mengubah nama Provinsi “Sumatera Barat” menjadi Provinsi “Minangkabau” sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak 1970-an. Namun gagasan itu kini semakin relevan," sambungnya.

Jika dilihat dari sisi sejarah dan kebudayaan, nama Minangkabau lebih tepat untuk dijadikan nama provinsi.

Terutama jika dilihat dari demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumbar merupakan etnis Minangkabau.

"Meskipun lahir di tanah Jawa, sebagai keturunan Minang sy setuju usulan penggantian nama tsb. Nama “Minangkabau” memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan," ujarnya.

Lantas Fadli Zon menguraikan beberapa alasan utama mengapa Minangkabau pantas untuk menggantikan nama Sumatera Barat.

Alasan pertama Nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan kesejahteraan masyarakat.

"Pertama, nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yg ada di Sumatera Barat. Jadi, bobot nama “Minangkabau” jauh lebih besar dibanding nama “Sumatera Barat”," paparnya.

Kedua karena daerah Minangkabau memiliki posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan Indonesia.

Kedua, daerah Minangkabau punya posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan Republik Indonesia. Salah seorang penggagas “Republik” tahun 1925 adalah orang Minang yaitu Tan Malaka," sambungnya.

Ketiga banyak orang Minangkabau yang ikut andil dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia.

"Ketiga, besarnya kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik. Secara demografis, jumlah etnis Minangkabau di Indonesia hanya berkisar sekitar 3 persen dari total jumlah penduduk. Namun, peran orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia jauh lebih besar dari itu," tulisnya.

Dan keempat, rakyat Minangkabau memliki sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan.

"Keempat, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan. Apa yang hari ini kita sebut sbg sastra Indonesia, yg telah memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, pada awal abad ke-20 didominasi oleh orang-orang Minang," pungkasnya.