TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kali pertama menyampaikan pidatonyo di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (23/9) kemarin. Dalam pidato yang disampaikan dalam bahasa Indonesia itu, Jokowi menyinggung banyak hal, mulai dari dukungan terhadap Palestina, hingga masalah pandemi Corona.

Dalam pidatonya yang sudah direkam sebelumnya (taping) itu, Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang akan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia terus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-haknya,” ucap Jokowi dalam pidatonya, Rabu (23/9).

Baca: Ini Penyebab Jokowi Tak Pakai Bahasa Inggris saat Pidato di Sidang Umum PBB, Bukan soal Kemampuan

Jokowi menuturkan, Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang hingga saat ini belum mendapatkan kemerdekaan. Padahal, dalam konferensi tersebut, juga dibahas masalah penyelesaian perselisihan secara damai.

"Hingga saat ini, Dasa Sila Bandung (yang dihasilkan di KAA) masih sangat relevan termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, kemajuan kerjasama dan penghormatan terhadap hukum internasional," tuturnya.

Jokowi juga menegaskan, Indonesia hingga saat ini masih terus mengedepankan spirit kerjasama. Dengan semangat tersebut, tidak ada satu negara yang akan ditinggalkan.

"No one, no country, should be left behind. Persamaan derajat inilah yang ditekankan Bapak bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat KAA di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung," kata Jokowi.

Selain masalah Palestina, Jokowi juga menyinggung pandemi corona yang saat ini melanda dunia. Jokowi menegaskan, vaksin merupakan hal esensial pada pandemic virus corona yang menghantam dunia. Saat ini kasus virus corona global sudah mencapai 31 juta.

"Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi," kata Jokowi.

Karena pentingnya vaksin, Jokowi menegaskan seluruh negara tanpa terkecuali wajib mendapat vaksin. Bukan cuma mendapat vaksin, harga vaksin mesti terjangkau dan dapat dibeli semua kalangan tanpa terkecuali. Vaksin pun harus aman saat digunakan.

Agar keinginan itu terwujud, negara dunia tidak boleh bekerja sendiri. Jokowi pun meminta agar kerja sama vaksin dunia diperkuat. "Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," kata Jokowi.

Hal lain yang disinggung Jokowi adalah soal konflik hingga kemiskinan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Hal itu kata dia, menunjukkan belum terwujudnya kehadiran PBB untuk kesejahteraan negara-negara di dunia.

"Di usia PBB yang ke-75 ini kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum," kata Jokowi dalam pidatonya.

"Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan," lanjutnya.

Dia mengatakan, banyak kebijakan PBB yang nyatanya tak dijalankan secara maksimal. Masih banyak yang abai dengan batas-batas yang dibuat untuk persatuan dan kesejahteraan seluruh negara di dunia.

"Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hokum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini," tuturnya.

Bahkan saat ini, kata dia, terjadi rivalitas antar negara dalam penanganan corona. Di saat seharusnya seluruh negara bersatu melawan pandemi.

"No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir, pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan," tuturnya.

Jokowi pun meminta PBB berbenah diri. Hal ini karena dunia sedang menghadapi banyak tantangan termasuk pandemi virus corona.

“Melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya sampaikan beberapa pemikiran. Pertama PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi,” kata Jokowi.

“PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers termasuk saat terjadi krisis,” lanjutnya. Presiden juga menambahkan bahwa PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global yang terjadi saat ini.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman, lanjut Jokowi.

Selama menjabat sebagai Presiden RI sejak 2014, ini adalah kali pertama Jokowi menyampaikan dalam Sidang Umum PBB. Pada periode pertama Jokowi menjabat presiden, biasanya yang hadir adalah Wapres Jusuf Kalla.

Bahasa Indonesia

Mengenai alasan Presiden Jokowi menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia sudah tepat untuk menjunjung tinggi bahasa yang digunakan masyarakat Indonesia.

"Alasannya ya kan pertama memang lebih bagus Bahasa Indonesia toh di sana di sana disiapin translator, semua negara ya. Ada Inggris, Prancis ada bahasa Arab begitu kan," kata Heru.

Heru juga mengatakan, para pemimpin negara yang mendengar pidato Presiden Jokowi tak keberatan karena mereka memiliki penerjemah sendiri.

"Jadi bahasa tak jadi kendala kan sudah pakai headset masing-masing ya. Kedua, kita kan negara besar juga ya. Yang berikutnya lebih baik bahasa Indonesia sehingga mereka bisa menerjemahkan dengan pas begitu," ucap Heru.

Selain itu Heru mengatakan kebanggaan menggunakan bahasa asli juga harus diterapkan meski berada di agenda resmi kenegaraan yang di dalamnya terdapat para tokoh dari tiap negara.

Sebagai contoh, seperti yang dilakukan pemimpin negara lainnya seperti Jepang hingga negara Eropa yang tetap menggunakan bahasa mereka sendiri dalam agenda internasional.

"Kan contohnya juga Jepang. Jepang kan pemerintahannya sangat mendukung Bahasa Jepang walaupun dia bisa Bahasa Inggris dan beliau nggak berbahasa Inggris kan. Misalnya dubes Jepang courtesy call kan kadang-kadang terjemahan kan. Di luar negeri nih contohnya," kata Heru.

”Begitu juga ada beberapa negara seperti itu dan saya punya pengalaman lama di luar negeri mereka masing-masing mempertahankan bahasannya contoh di Eropa kan ada ada Bahasa Jerman, Prancis, Inggris," tambah dia.

Heru menuturkan, pidato Jokowi yang menggunakan bahasa Indonesia juga sejalan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Dalam Perpres Nomor 63 itu, Jokowi mengatur seluruh pejabat negara untuk berpidato dengan Bahasa Indonesia dalam forum internasional. Aturan itu berlaku untuk seluruh pejabat RI baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. (tribun network/dod)