Tribun

Omnibus Law Cipta Kerja

Ormas Desak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Batalkan Omnibus Law

24 September itu adalah momentum penting dan bersejarah serta 2020 merupakan tahun yang genting sebab dalam kurun 60 tahun hingga detik ini UUPA tidak

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ormas Desak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Batalkan Omnibus Law
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
ilustrasi.Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah melakukan demo di depan halaman Kantor Dewan Provinsi Jateng yang intinya 'Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja' yang justru isinya mendegradasi kesejahteraan buruh, Selasa (25/08/20). (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GMNI bersama aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK), organisasi-organisasi tani dan buruh menyuarakan aspirasi pada peringatan Hari Tani Nasional Dan 60 Tahun UU Pokok Agraria.

Koordinator KNPA Dewi Kartika menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang terjadi selama ini.

"24 September itu adalah momentum penting dan bersejarah serta 2020 merupakan tahun yang genting sebab dalam kurun 60 tahun hingga detik ini UUPA tidak saja diabaikan, namun juga menghadapi ancaman yang cukup besar melalui proses yang saat ini sedang terjadi di DPR terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. Pemerintah seolah menutup mata melihat gelombang penolakan yang berasal dari masyarakat terkait pembahasan RUU Cipta Kerja ini," ujar Dewi, dalam keterangannya, Jumat (25/9/2020).

Dewi menambahkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 ini petani sudah membantu negara untuk memastikan lumbung-lumbung pangan dari tingkat komunitas, kampung, dan desa dapat dijadikan garda terdepan lumbung pangan nasional selama pandemi.

Namun sayangnya, negara bersama aparat dan korporasi berbasis agraria justru melakukan perampasan tanah, penggusuran, penangkapan dan intimidasi terhadap para petani.

Baca: 60 Tahun UUPA, Menteri ATR: Tingkatkan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern

"Sejak Maret hingga September telah terjadi 35 kasus konflik agraria, baik berupa perampasan tanah, penggusuran, intimidasi, bahkan surat ancaman agar Masyarakat Adat keluar dari wilayah-wilayah hidupnya. Beberapa contoh diantaranya kasus di Urut Sewu, Kebumen, antara petani dan TNI, konflik masyarakat adat Laman Kinipan, penggusuran masyarakat adat di Langkat, Sumatera Utara, perampasan tanah masyarakat adat Besipae, dan sebagainya," kata Dewi.

"Ini menunjukkan negara menciptakan situasi yang kontra produktif dengan narasi politik Presiden Jokowi meminta petani bergotong royong memastikan krisis pangan tidak terjadi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan pentingnya pelaksanaan agenda Reforma Agraria. Ia menilai pelaksanaan Reforma Agraria sejati sebagai jalan mewujudkan sila ke -5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"UUPA merupakan terjemahan mandat konstitusi pasal 33 UUD 1945. UUPA merupakan jalan menuju revolusi sosial melalui Reforma Agraria untuk merombak ketimpangan sosial, menciptakan tatanan yang lebih adil, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, utamanya dalam pengelolaan sumber-sumber agraria (tanah, air, dan segala kekayaan alam) yang terkandung dalam bumi pertiwi," kata Imanuel.

Selama ini, menurut Imanuel pemerintah tidak pernah menjadikan UUPA sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan. Justru selama ini yang terjadi selama ini adalah meningkatnya konflik agraria di seluruh tanah air.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas