TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diketahui menyetujui dua mantan anggota tim mawar untuk menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai secara prinsip Indonesia harusnya melakukan rekonsiliasi, belajar dan memaafkan masa lalu.

"Secara prinsip kita harus rekonsiliasi, sekaligus belajar dari dan memaafkan masa lalu agar Indonesia bisa menatap masa depan tanpa beban masa lalu yang kelam," ujar Daniel, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (28/9/2020).

Menurut Daniel, kritik dari banyak pihak soal penunjukan ini juga harus dimaklumi dan dilihat secara wajar.

Namun kritikan yang masuk, kata dia, tentu akan didengar dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.

"Dan ini bagusnya diwujudkan dahulu, sehingga kita maklumi bila pengangkatan tersebut mendapat kritik dari banyak pihak. Saya rasa Pak Jokowi akan mendengar masukan-masukan yang ada," tandasnya.

Baca: Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil pada Presiden Soal Pengangkatan Pejabat Eks Tim Mawar di Kemhan

Sebelumnya diberitakan, Amnesty Internasional Indonesia menilai keputusan Presiden Joko Widodo menyetujui dua mantan anggota tim mawar menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan sebagai langkah mundur.

"Dengan mendukung Menteri Pertahanan mengangkat dua orang ini, Presiden Jokowi membuat bangsa ini mundur ke belakang," ujar Koordinator Kampanye Amnesty International Indonesia Novel Matindas dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/9/2020).

Dua nama eks anggota tim mawar tersebut adalah Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Novel mengatakan, sistem di Indonesia sejauh ini telah mengalami kemajuan dibandingkan pada saat kekuasaan rezim Orde Baru.

Namun demikian, keputusan tersebut justru membuat bangsa Indonesia kembali ke belakang.

"Kita sudah lebih baik dibandingkan rezim Orde Baru, sistem yang lebih baik. Tapi keputusan Presiden membuat kita mundur lagi, reformasi adalah tulang punggung bangsa ini untuk mencapai bangsa yang lebih baik," katanya.

Di samping itu, Novel menyebut Presiden telah melanggar komitmennya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sehubungan dengan dikabulkannya permintaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pengangkatan Dadang Hendrayudha dan Yulius Selvanus.

Oleh karena itu, keputusan tersebut diyakini akan semakin menyulitkan Presiden untuk menegakan HAM.