Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah kukuh dengan pendiriannya untuk mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Padahal sejumlah pakar melihat bahwa ini berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19

Bahkan Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan statemen yang menurut sebagian orang kontroversial, karena menilai Pilkada Serentak justru menjadi momentum untuk penurunan angka kasus Covid-19.

Baca: Dua Hari Kampanye Pilkada Berjalan, Bawaslu Temukan 18 Kegiatan tanpa Protokol Kesehatan

Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai organisasi yang sejak awal berjibaku dalam penanganan wabah di Indonesia merespon hal tersebut, Senin (28/9/2020)

Sekjen PMI Sudirman Said dalam konferensi pers menegaskan PMI mengambil porsinya sebagai organisasi kemanusiaan tak henti berupaya mengingatkan agar meminimalkan pengumpulan orang.

“Jelas sekali bahwa yang menjadi konsen utama PMI adalah keselamatan warga. Jelas sekali bahwa sarana penularan itu dari pengumpulan orang. Maka kami terus menerus mengingatkan sebaiknya kumpulan orang diminimalkan,” katanya

Sudirman mengatakan PMI menaruh hormat pada keputusan pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan mengadakan kegiatan apapun, termaksud penyelenggaraan Pilkada.

Baca: Paslon agar Manfaatkan Teknologi dalam Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Karena itu, pihaknya berpesan agar pemerintah sebagai pengambil kebijakan semaksimal mungkin mencari cara menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan tanpa membuat resiko korban bagi orang banyak.

“Kita (PMI) fokus mengingatkan komponen masyarakat termasuk penentu kebijakan bahwa ini angka yang kami dapatkan dan kami capture dari lapangan. Bahwa belum ada tanda-tanda perbaikan,” kata Sudirman.

Baca: Fahmi Tak Sempat Menyaksikan Sang Istri Patmawati Bertarung di Pilkada Majene Menggantikan Posisinya

Dari pemantauan relawan PMI di seluruh Indonesia, terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan terutama di 10 Provinsi.

Dibandingkan data bulan lalu, kenaikan di sepuluh provinsi masing-masing adalah: Riau 78 %, Kalimantan Timur 56 %, Jawa Barat 51 %, DKI Jakarta 48 %, Bali 44 %, Jawa Tengah 38 %, Sumatera Utara 35 %, Jawa Timur 26 %, Sulawesi Selatan 22 %, Kalimantan Selatan 21 %.

“Resiko paling besar adalah dari kumpulan masyarakat. Sehingga kami mengimbau kumpulan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan sebisa mungkin tidak masuk dalam kerumunan-kerumunan,” kata Sudirman.

“Sekali lagi konsen PMI adalah keselamatan manusia dan keselamatan jiwa dan keselamatan warga semuanya,” ujarnya.