TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) akan meminta otoritas China menjelaskan isu yang menyebut ada sebanyak 16 ribu masjid di Xinjiang dihancurkan akibat dampak kebijakan.

Isu tersebut pertama kali dilaporkan oleh Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI) pada Kamis (24/9/2020) pekan lalu.

Menurut laporan ASPI, diperkirakan ada sekitar 16.000 masjid di Xinjiang hancur atau rusak akibat kebijakan pemerintah, sebagian besar terjadi sejak 2017.

Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan pihaknya akan meminta pemerintah China untuk memberikan penjelasan mengenai laporan ASPI tersebut.

"Kami dari Kemenag akan meminta dari otoritas setempat khususnya adalah pemerintah China untuk bisa memberikan kejelasan informasi ini," ujar Zainut saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Penjelasan dari pemerintah China akan menjawab pertanyaan masyarakat dunia terkait isu perusakan 16 ribu masjid di Xinjiang.

Baca: Kemenag Minta Pemerintah China Beri Penjelasan Isu Penghancuran 16 Ribu Masjid di Xinjiang

Selain itu, kata Zainut, Kemenag juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membicarakan laporan ASPI ini.

Sebab isu ada 16 ribu masjid dihancurkan di Xinjiang berkaitan erat dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China.

"Yang pasti kami dari Kemenag berpandangan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus senantiasa dilindungi dijaga dan dihormati," tegasnya.

Komisi VIII Minta RI Bersikap Tegas

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mempertanyakan isu yang menyebut 16 ribu masjid dihancurkan di Xinjiang, China.

Hal ini ditanyakan Yandri saat Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Senin (28/9/2020).

"Saya dua hari yang lalu mendapatkan pertanyaan wartawan dan wartawan itu saya yakin tidak sembarang menyampaikan pertanyaan kepada saya terkait dengan isu ada 16 ribu masjid dihancurkan di China pak," kata Yandri.

Baca: Ketua Komisi VIII DPR Singgung Isu Penghancuran 16 Ribu Masjid di China Saat Rapat dengan Wamenag

"Dan ini dilaporkan oleh seorang atau salah satu lembaga di Australia dan ini terus berlangsung bahkan kaum muslim di sana tidak boleh melaksanakan ritual yang disyariatkan oleh Islam seperti salat dan sebagainya," imbuhnya.

Yandri meminta pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Luar Negeri bersikap tegas atas beredarnya kabar tersebut.

Peristiwa yang terjadi adalah masalah kemanusiaan dan itu dibuktikan dengan muslim Uighur yang kerap kali mengalami penindasan oleh otoritas di China.

"Oleh karena itu, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar patut kiranya Kemenag atau Kemenlu menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras aksi dari kebrutalan pemerintah China di bawah presiden Xi Jinping," ucap Yandri.

Yandri khawatir laporan internasional tersebut ditafsirkan secara liar oleh masyarakat Indonesia yang heterogen.

Ia meminta pemerintah RI mengeluarkan surat terbuka kepada pemerintah China atau duta besar China di Indonesia ini untuk menghentikan kebrutalan terhadap kemanusiaan di sana.

Baca: Rakyat Taiwan Bersiap-siap Bela Negaranya Perang Melawan China

"Sekali lagi Pak Wamen ini penting jangan sampai anak bangsa yang sekali lagi sangat heterogen, warga China masih banyak keturunan. Kalau kita diamkan saya khawatir itu jadi bola liar atau menjadi tafsir liar kalau kita tidak mengutuk dan tidak berusaha menghentikan kekejian pemerintah China terhadap perusakan 16 ribu masjid dan pemerkosaan serta pembunuhan warga Uighur dan warga lainnya," pungkas Yandri.

Isi Laporan ASPI Terkait Isu 16 Ribu Masjid Dihancurkan

Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI) telah merilis laporan yang memperkirakan sekitar 16.000 masjid di Xinjiang hancur atau rusak akibat kebijakan pemerintah, sebagian besar terjadi sejak 2017, Kamis (24/9/2020).

Perkiraan dibuat menggunakan citra satelit dan berdasarkan sampel dari 900 situs keagamaan sebelum 2017, termasuk masjid, tempat suci, dan situs keramat.

"Pemerintah China telah memulai kampanye sistematis dan sengaja untuk menulis ulang warisan budaya Uighur Xinjiang ... untuk membuat tradisi budaya asli tunduk pada bangsa China," demikian laporan ASPI seperti dikutip Reuters.

"Di samping upaya koersif lainnya untuk merekayasa ulang kehidupan sosial dan budaya Uighur dengan mengubah atau menghilangkan bahasa, musik, rumah, dan bahkan makanan Uighur, kebijakan Pemerintah China secara aktif menghapus dan mengubah elemen kunci dari warisan budaya nyata mereka," sebut laporan tersebut.

China telah berada di bawah pengawasan atas perlakuannya terhadap warga muslim Uighur dan klaim dugaan pelanggaran kerja paksa di Xinjiang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutip laporan yang dapat dipercaya menyebutkan ada 1 juta warga muslim yang ditahan di kamp-kamp pekerja.

China membantah memperlakukan orang Uighur dengan buruk, dan mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme. (tribun network/genik)