TRIBUNNEWS.COM - Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menjawab soal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Wawan menyebut, pihaknya tak menemukan adanya fakta bahwa PKI kembali bangkit.

Menurutnya, isu kebangkitan PKI selalu muncul pada akhir September setiap tahunnya.

"Selama ini isu yang muncul macam-macam," ujarnya, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Rabu (30/9/2020).

"Tapi biasa itu setiap akhir September, muncul seperti itu dari tahun ke tahun."

"Tapi secara prinsip setelah dicari, faktanya tidak kita temukan hal-hal semacam itu," jelasnya.

Baca: Jadwal dan Link Live Streaming Film G30S/PKI di TVOne: Penumpasan Pengkhianatan G30S-PKI

Baca: Usman Hamid: Indikasi Kebangkitan PKI Bukan Munculnya Oligarki

Baca: Politisi PKS: Nonton Film G30 S/PKI Cara Bangsa Menolak Lupa Kekejaman PKI

Meskipun tidak ditemukan adanya kebangkitan PKI, BIN tetap melakukan antisipasi.

"Kita tentu antisipasi andai ada hal-hal yang mengarah ke seperti itu."

"Sebab, kita tidak akan melakukan pembiaran," terang Wawan.

Lembaga pemerintah di bidang intelijen itu berupaya untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat.

"Kita tetap memberikan yang terbaik, kenyamanan bagi masyarakat untuk tetap melakukan tugas-tugas keseharian."

"Juga fokus bagaimana membangun masyarakat dengan sebaiknya tanpa terkontaminasi dengan pemikiran yang menjadi agenda tahunan di bulan September," kata dia.

Baca: Gubernur Lemhanas: Sulit Dipungkiri Isu PKI Sengaja Dimunculkan untuk kepentingan Politik

Baca: Fraksi PKS: Film G30 S/PKI Cara Bangsa Menolak Lupa Kekejaman PKI

Baca: DPR: Tidak ada Aturan Mewajibkan atau Melarang Nonton Film G30S/PKI

Wawan mengimbau agar masyarakat tak terprovokasi dengan gerakan yang dilarang oleh negara.

"Kita ingin semua pihak tetap menahan diri agar tidak terprovokasi dengan gerakan-gerakan tertentu yang ingin membangkitkan permusuhan satu dengan yang lain," imbuhnya.

Ia lalu menyinggung soal isu pelarangan pemutaran film G30S/PKI.

Masyarakat tidak dilarang untuk menonton film tersebut di kanal YouTube ataupun televisi.

Dirinya pun kembali menegaskan, saat ini Indonesia tidak dalam situasi yang bahaya.

"Mengenai larangan menonton film G30S/PKI juga tidak ada."

"Jadi silakan, mau nonton tidak masalah. Di YouTube juga setiap hari digelar terbuka."

"Artinya ini tidak dalam situasi yang bahaya seperti itu," papar Wawan.

Baca: Bahas Pemutaran Film G30S PKI, Arteria Dahlan: Pemimpin Membangun Harapan, Bukan Membuka Luka

Baca: Tak Izinkan Nobar G30S/PKI, FAKI: Polisi Harus Adil, Acara Bobby Nasution Langgar Protokol Kesehatan

Baca: Tanggapan Ketua PA 212 Terkait Larangan Polisi Bikin Nobar Film G30S/PKI 

Dalam program Sapa Indonesia Pagi tersebut, Wawan juga menjelaskan soal isu ideologi komunis tak pernah mati.

BIN selama ini telah mewaspadai agar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tak masuk Indonesia.

"Kalau kewaspadaan nasional, semua yang bertentangan dengan Pancasila pasti kita waspadai," ujarnya.

"Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila pasti tidak boleh ada di negara kita," tegas Wawan.

Pihaknya pun tak terkejut, saat isu kebangkitan PKI kembali muncul setiap akhir September.

"Kita sadari, apa yang terjadi dari tahun ke tahun, kita melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap ideologi apapun yang mencoba berpengaruh."

"Tapi ini terus digelorakan, di bulan September Oktober ini agenda tahunan."

"Jadi kita tidak akan kaget. Sampai sejauh ini semuanya baik-baik saja," jelasnya.

Baca: Polisi Larang Nobar Film G30S/PKI, Mahfud MD: Hukumnya Mubah

Baca: Fakta tentang Film G30S/PKI: Tak Wajib Ditayangkan Sejak 1998 hingga Polemik DN Aidit Merokok

Baca: Jika Dibandingkan 2 Dedengkot PKI Ini, Sosok DN Aidit Ternyata Bukanlah Apa-apa

Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan pemerintah tak melarang pemutaran film G30S/PKI.

Namun, Mahfud MD menyebut pemerintah juga tak mewajibkan masyarakat untuk menonton.

"Jadi banyak yang bertanya apakah pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI itu dibolehkan atau tidak."

"Saya sudah mengatakan, pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, tetapi juga tidak mewajibkan," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Pemerintah hanya melarang apabila pelaksanaannya menciptakan kerumunan penonton, misalnya, nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang," jelasnya.

Masyarakat tetap bisa menonton film tersebut atas kehendak dirinya sendiri.

"Kalau itu sebagai pilihan, sukarela memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri maka itu dibolehkan," imbuh Mahfud MD.

Baca: Tanggapi Polemik Pemutaran Film G30S/PKI, Mahfud MD: Semalam Saya Nonton lagi di Youtube

Baca: Agar Ingat Sejarah, Politikus Gerindra Berharap Ada Investor Buat Film G30S/PKI Terbaru

Baca: Inilah Sosok Jenderal TNI yang Jadi Orang Pertama Melarang Penayangan Film G30S/PKI

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)