Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rahardjo Pratjihno Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Proyek Bakamla

Tindak pidana tersebut diyakini Jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar

Rahardjo Pratjihno Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Proyek Bakamla
Tribun Batam/Istimewa
Ilustrasi atau logo Badan Keamanan Laut 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Direktur Utama PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno.

Jaksa meyakini Rahardjo terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek Backbone Coastal  Surveillance System yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System secara bersama-sama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku staf khusus (narasumber) Kepala Bakamla, Bambang Udoyo selaku PPK, Leni Marlena selaku Ketua ULP, serta Juli Amar Ma’ruf selaku koordinator ULP Bakamla.

Tindak pidana tersebut diyakini Jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar serta memperkaya Rahardjo sebesar Rp60,329 dan Ali Fahmi sebesar Rp3,5 miliar.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti  dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap Rahardjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Baca: Terpidana Korupsi e-KTP Markus Nari Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Selain pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan kepada Rahardjo berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp60,329 miliar sesuai dengan hasil tindak pidana yang dinikmatinya.

Jaksa akan menyita dan melelang harta benda Rahardjo jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum  tetap.

"Dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana  penjara selama 3 tahun," kata Jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal.

Untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Rahardjo sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas