Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, ada 5 faktor utama yang menyebabkan birokrasi atau ASN terlibat dalam politik.

Kelima faktor tersebut, kata Doli, didapatkan dari hasil penelitian LIPI.

Pertama, Doli menyebut terlalu kuatnya personality atau ketokohan yang memiliki pengaruh kepada pegawai daerah. Sehingga, tidak bisa menghindari bahwa munculnya personality atau di dalam lingkungan birokrasi di pemerintahan.

Baca: Maruf: Netralitas ASN untuk Menangkal Politisasi Birokrasi

"Dia memang punya pengaruh, punya jaringan, punya konstituen sendiri ini yang saya kira juga tidak bisa dihindari," kata Doli saat peluncuran Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, melalui siaran YouTube KASN RI, Rabu (7/10/2020).

Kedua, kata Doli, keterlibatan ASN dalam politik karena memang ada keinginan diri sendiri. Selain itu, ada faktor bahwa ASN tersebut memanh sangat tertarik dengan politik.

Ketiga, kemampuan bisa melihat atau keinginannya setelah memang kontestasi itu.

Keempat, terkait lemahnya sosialisasi dan pengawasan soal keterlibatan ASN dalam politik. Meski, keterlibatan ini banyak institusi institusi yang belum mensosialisasikannya.

Baca: Bersaksi di Sidang Gugatan UU KPK, Novel: Birokrasi Panjang Bikin Potensi Kebocoran Lebih Tinggi

"Berikutnya adalah adanya multitafsir atau monopoli terhadap aturan yang ada. Jadi sebetulnya ini pada akhirnya ini berkaitan dengan low inforcement. Jadi bukan hanya soal netralitas. Kalau kita bicara tentang proses saya kira sektor-sektor lain juga menjadi problem," papar Doli.

"Jadi ini tidak bisa juga dihindari karena juga kita tahu bagaimana kalau kepemimpinan yang baik itu karena kadang bisa diterima, karena ada keteladanan, kadang-kadang kalau menafsirkannya salah ini bisa menjadi yang terakhir. Ini mungkin perjalanan dilaksanakan oleh birokrasi jadi memang dibangun di birokrasi itu ada semacam yang ini mengendalikan semua intinya," jelasnya.