Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sepak terjang Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menjadi pembicaraan publik belakangan ini.

Kiprah MAKI semakin meroket seiring terkuaknya kasus terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menduga ada kekuatan besar yang mendukung langkah Boyamin Saiman ini.

Salah satunya, kata dia, kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kasus yang membelit Joko Tjandra dkk.

“Mungkin dia dapat back up dari pejabat tinggi kita yang tengah berkuasa. Mereka ingin kelompok-kelompok yang bermain dalam kasus Joko Tjandra ini dibersihkan, termasuk yang ada di Kejaksaan, Mabes Polri dan lainnya," ujar Petrus dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).

Petrus menjelaskan, Boyamin Saiman tidak mungkin bernyali seperti ini tanpa dukungan.

Baca: Ombudsman RI Sebut ada Maladministrasi Penetapan DPO Djoko Tjandra

“Kalau dia tidak dapat backup, saya yakin, dia tidak punya nyali untuk membongkar kasus-kasus besar di republik ini,” terangnya.

Indikasi adanya bekingan terhadap Boyamin, jelas Petrus tercermin dari data-daya yang diperolehnya dan sangat akurat.

Betapa tidak, putra Solo ini memperoleh data yang sifatnya rahasia yang tidak mudah diperoleh oleh siapapun.

“Data-data yang dimiliki sangat akurat. Bahkan data yang bersifat rahasiapun diperolehnya. Jadi, kalau tidak punya backingan, mana mungkin dia dapatkan data A1 seperti itu,” ulas Pertus.

Lebih lanjut, TPDI terus mendorong langkah MAKI membongkar dugaan keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus Djoko Sugiarto Tjandra.

“Kita apresiasi apa yang dilakukan Boyamin Saiman (Koordinator MAKI-red) ini. Hal ini penting agar jangan sampai memunculkan kesan ada diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.

Petrus juga berharap agar MAKI tidak hanya mengurusi kasus-kasus kelas teri. Tetapi kasus besar yang diduga melibatkan oknum Kejaksaan maupun oknum jenderal polisi juga harus dibongkar.

“Saya harapkan, pak Boyamin Saiman, bongkar semua kasus hukum yang diduga melibatkan apparat penegak hukum, baik di Kepolisian maupun Kejaksaan,” pintanya.

“Jangan sampai hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah,” imbuhnya.

Menurutnya, kasus hukum yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari harus menjadi pintu masuk untuk membuka kotak pandora di lingkungan Gedung bundar.

Sebab, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa aparat penegak hukum menjadi bagian dari ruwetnya persoalan hukum di Indonesia.

Petrus melihat, tidak mudah bagi MAKI untuk membongkar kasus yang terjadi di Kejaksaan Agung. Termasuk membuka dugaan keterlibatan petinggi Kejaksaan.

“Ini yang saya lihat, memang agak alot ini membongkar ke atas. Dan saya kira, dia tahu, siapa saja yang terlibat.

Ini mungkin gaya Jawa yah tidak vulgar. Jadi, gigitnya pelan-pelan. Dan gigit yang paling lemah,” terangnya.

Baca: KPK Analisa Laporan Boyamin Saiman yang Mengaku Disogok 100 Ribu Dolar Singapura

“Padahal, kita berharap dia menggigit keatas, ke kiri dan ke kanan. Jangan hanya gigit ke bawah saja. Semua harus disikat,” pintanya.

Petrus mendukung langkah MAKI membuka kasus di Kejagung hingga ke akar-akarnya.

“Siapapun yang terlibat, harus dijebloskan ke penjara,” tuturnya.

Menurutnya, upaya membongkar kasus ini jangan setengah hati. Targetnya, otak intelektualnya dibawa ke ranah hukum.

“Jangan hanya Jaksa rendahan yang dijadikan “tumbal”. Sementara terduga yang lain, dibiarkan. Ini tidak adil,” terangnya.

Karena itu, Advokat Peradi ini berharap MAKI mampu mengungkap otak intelektual dalam terpidana Cessie Bank Bali ini.

“Kami minta agar kasus ini dibuka dan ada transparansi. Tangkap dan penjarakan aktor intelektualnya,” jelasnya.