Sekjen MUI Sesalkan Tindakan Represif Polisi Terhadap Demonstran Penolak UU Cipta Kerja
Sekjen MUI mempertanyakan mengapa kepolisian melakukan tindakan represif itu, padahal mereka dibayar dengan uang rakyat.
Penulis: Reza Deni
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti soal tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian kepada massa demonstrasi tolak UU Cipta Kerja.
Seperti diketahui, berbagai tindalan represif tersebut memenuhi kanal media sosial. Anwar sendiri menyayangkan perlakuan semena-mena itu.
"Kita jangan menyamakan para demonstran tersebut seperti musuh dalam medan peperangan. Para demonstran saudara-saudara kita sendiri, sebangsa dan setanah air dengan kita yang sama-sama cinta terhadap bangsa dan negeri ini," kata Anwar dalam keterangannya yang diterima Tribunnews, Sabtu (10/10/2020).
Dia mempertanyakan mengapa kepolisian melakukan tindakan represif itu, padahal mereka dibayar dengan uang rakyat.
Baca: Nasib 17Jurnalis Pers Kampus Masih Gelap Pasca Bentrok Polisi dan Demonstran UU Cipta Kerja
"Pertanyaan saya ke mana nasionalisme dan hati nurani mereka, ke mana sila-sila dari Pancasila yang sering mereka ucapkan setiap upacara tersebut terutama sila kedua?" lanjutnya.
Baca: Dua Sosok Misterius Lempar Batu ke Demonstran di DPRD Sumut: Bukan Polisi, Sengaja Ingin Provokasi
Seharusnya oknum polisi tersebut, dikatakan Anwar, merasakan jika tindak kekerasan itu menimpa keluarga mereka. Anwar yakin mereka juga tak akan terima.
"Kita benar-benar tidak bisa menerima para demonstran yang mereka gebuk tersebut sudah menyerah dan minta-minta ampun, tapi masih saja terus dihajar sehingga siapa pun yang melihatnya tentu akan tersayat-sayat rasa kemanusiaan dan hati nuraninya," lanjut Anwar
"Kita mengimbau kepada pihak kepolisian atau kepada siapa saja di negeri ini agar dalam bertindak dan menindak rakyat supaya terukur. Jangan sampai karena kemarahan dan kebencian kita kepada para demonstran atau kepada siapa saja, lalu kita menjadi tidak berlaku adil terhadap mereka," pungkasnya